JAKARTA (wartadigital.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut hendak menguasai Partai Golkar dengan menyandera Airlangga Hartarto lewat kasus hukum.
Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menuturkan bahwa ketika lengser, Jokowi tidak memiliki perahu untuk menyelamatkannya dari jeratan hukum.
Oleh sebab itu, Jokowi melakukan manuver lewat partai politik untuk menyelamatkan dirinya lewat kasus-kasus yang membelit elite partai politik, salah satunya yang dialami Airlangga Hartarto.
“Kan tanda-tanda itu terlihat (ambil alih Golkar), karena Jokowi secara politik dia dimenangkan oleh kekuatan di belakang layar, dalam politik empirik, dia tidak punya partai politik, di DPR nanti tidak ada partai dia, dia mengkhianati PDIP, partai anaknya tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada anggota parlemen dari PSI misalnya, lalu dia bergantung pada partai apa?” tegas Ubedillah Badrun dalam jumpa media 98 Melawan bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Menurut pelapor dugaan korupsi Jokowi ke KPK ini, peristiwa yang dialami Partai Golkar dianggap sebagai cara Jokowi untuk mengkudeta demokrasi di lingkaran politik. “Peristiwa abnormalitas dari Partai Golkar itu, tanda-tanda bahwa Jokowi punya minat dalam tanda petik kami sebut sebagai kudeta demokrasi yang mengambil alih Golkar, dengan caranya,” jelasnya.
Dia menambahkan, Jokowi akan main cantik dan tidak akan terkesan mengambil alih Golkar, namun menempatkan orang-orangnya di lingkaran Golkar. “Apakah dengan dia sendiri menjadi dewan pembina, atau menitipkan Bahlil sebagai ketum, atau menitipkan orang lain menjadi ketum, atau bahkan anaknya jadi ketum kan itu sesuatu yang sangat mungkin dalam parpol, dan kami melihat ini bencana demokrasi,” tutupnya.
Sandera Politik
Terpisah, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sejumlah partai politik dikatakan tengah diobok-obok oleh pihak kekuasaan.
Menurut Ujang Komarudin, banyak partai politik sedang disandera dengan instrumen hukum oleh pengendali kekuasaan. “Ini fenomena sandera politik, menggunakan instrumen hukum yang dilakukan oleh pemilik dan pengendali kekuasaan,” kata Ujang Komarudin, Selasa (13/8/2024).
Ujang mengatakan bahwa bahwa ini merupakan pola pihak kekuasaan dalam mengendalikan partai politik untuk tunduk. “Ini pola kekuasaan untuk kendalikan partai-partai politik agar manut dan ikut maunya penguasa,”tutupnya. rmo, ins