SURABAYA (wartadigital.id) – Menjelang pemilihan suara pada 27 November 2024, Provinsi Jatim jadi pusat perhatian dunia. Sedikitnya ada 36 negara dari Eropa dan Asia akan belajar dan menyaksikan langsung pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
KPU RI memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah Election Visit Program (EVP) karena Pilkada di sini memiliki karakteristik unik dan menarik yang tak ditemukan di daerah lain.
Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Nur Salam mengungkapkan salah satu daya tarik utama Pilkada Jawa Timur adalah kontestasi Gubernur yang melibatkan tiga perempuan sebagai calon. Fenomena ini jarang terjadi tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia, ini merupakan satu-satunya. Sehingga menjadi sorotan dunia.
“Di dunia mereka memang mencalonkan perempuan namun tidak semua calon perempuan. Pilgub Jatim ini bisa dikatakan satu-satunya, ” ungkap Salam di depan sejumlah awak media pada kegiatan Media Breafing Persiapan Peluncuran Data Center dan Election Visit Program (EVP) di Surabaya, Minggu (24/11/3024).
Salam menambahkan selain itu, Pilkada Jawa Timur juga menyajikan fenomena unik lainnya, yaitu satu calon kepala daerah melawan kotak kosong. Hal ini menarik minat para peneliti dan pengamat dari berbagai negara untuk mempelajari dan memantau proses demokrasi di Jawa Timur.
“Akan ada 36 negara baik dari Eropa maupun Asia, ada 47 kedutaan asing, dari NGO luar negeri dan lima universitas keluar negeri yang akan menyaksikan langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di Surabaya dan di Sidoarjo, ” jelas Nur Salam.
Para peserta EVP ini, sambung Salam, akan mengikuti seluruh rangkaian Pilkada serentak, mulai dari proses pencoblosan, penghitungan suara, hingga proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Mereka akan mengamati langsung bagaimana proses demokrasi dijalankan di Jawa Timur, dan diharapkan dapat mempelajari best practices dari penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
“Sebagai tuan rumah EVP , ini merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap proses demokrasi di Indonesia. Jawa Timur akan memberikan yang terbaik,” tuturnya.
Salam berharap program ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pilkada, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Kita di KPU melakukan pendampingan. Nah, KPU provinsi ini melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota. Segala hal kaitannya dengan logistik juga. Selain itu, kami memastikan bahwa komisioner KPU Jatim tidak abai dengan kondisi penyelanggara Pemilu di lapangan,” papar Nur Salam.
EVP di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran bagi negara-negara peserta, terutama dalam hal penyelenggaraan Pilkada yang transparan, jujur, dan adil. Program ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional dalam bidang demokrasi dan pemilu. sis