SIDOARJO (wartadigital.id) – Masalah pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sidoarjo. Akibat tidak tertangani dengan baik, pengelolaan sampah menjadi salah satu sumber terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Hal ini menarik perhatian anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Zakaria Dimas yang menyoroti pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo masih kurang maksimal.
“Pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo ini masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini diperkuat dengan alokasi anggaran yang hanya 0,44 persen dari APBD Sidoarjo, ” ungkap Dimas, begitu dia akrab disapa, Selasa (11/2/2025).
Anggota Komisi C DRPD Sidoarjo ini menjelaskan bila mengaca ke tetangga yaitu Pemkot Surabaya yang memiliki anggaran untuk pengelolaan sampah sebesar 1% dari APBN Kota Surabaya terbukti berhasil mengelola sampah. Sedangkan anggaran Pemkab Sidoarjo untuk pengelolaan sampah sangatlah kecil sehingga permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi persoalan serius. “Kami akan mendorong agar anggaran pengelolaan sampah bisa dinaikan dari 0,44 persen menjadi 1 persen dari APBD Kabupaten Sidoarjo, ” sebutnya.
Dimas menjelaskan anggaran pengelolaan sampah di Sidoarjo saat ini hanya 0,44 persen dari APBD, sementara timbunan sampah pada 2023 mencapai 313 ribu ton, di mana 36 persen di antaranya tidak terkelola dengan baik. Sampah yang menumpuk ini akhirnya menyumbat saluran air dan memperparah banjir saat musim hujan.
Sebagai solusi, Dimas mengusulkan pengadaan ekskavator di setiap kecamatan, yang akan digunakan secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai, bukan hanya saat musim hujan tiba. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT, yang bertugas mengawasi kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
Dimas juga menyoroti budaya gotong royong yang masih bersifat insidental. “Masyarakat sering kali baru bergerak ketika banjir sudah terjadi, bukan sebagai upaya pencegahan. Jika bisa, ini menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan (movement society), bukan hanya saat musim hujan atau ketika terjadi banjir,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perlu ada kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin agar dampak banjir bisa diminimalkan.
Selain sampah, kondisi drainase yang tidak memadai juga menjadi faktor utama penyebab banjir di Sidoarjo. Dimas mengkritisi banyaknya pengembang perumahan yang membangun saluran drainase di bawah standar, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Ia menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan memperketat pengawasan terhadap developer, agar sistem drainase yang dibangun benar-benar dapat mengalirkan air dengan baik dan mengurangi risiko banjir.
Banjir yang terjadi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan. Menurut Dimas, genangan air yang terus-menerus mempercepat kerusakan jalan beraspal, yang akhirnya berlubang dan membahayakan pengendara. “Untuk mengatasi hal ini, saya mendorong program betonisasi jalan secara berkala agar lebih tahan lama terhadap genangan air,” imbuhnya. Meskipun saat ini Satgas perbaikan jalan sudah berjalan, cakupan perbaikannya masih terbatas akibat keterbatasan tenaga kerja dan anggaran.
Selain itu, Dimas juga menyoroti kurangnya tempat penampungan air sementara (bozem) di titik-titik rawan banjir. Ia meminta agar pada tahun 2025 dan 2026, pembangunan bozem lebih diperbanyak sebagai solusi untuk menyerap air hujan agar tidak langsung meluap ke permukiman warga.
Dengan berbagai langkah ini, Dimas berharap permasalahan banjir di Sidoarjo dapat dikurangi secara signifikan. “DPRD Sidoarjo terus mendorong agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. sis
