SURABAYA (wartadigital.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memerkuat pondasi transformasi digital pemerintahan sebagai persiapan menghadapi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026.
Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim di Gresik, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB RI, Mohammad Averrouce, sebagai narasumber utama. Pembinaan diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur, pengelola SPBE kabupaten/kota, serta asesor internal Pemerintah Digital Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Gugi Alifrianto Wicaksono, dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menyampaikan, tahun 2026 menjadi fase krusial dalam evaluasi pemerintah digital. Penilaian tidak lagi berfokus pada banyaknya aplikasi, melainkan menekankan keterpaduan kebijakan, tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta dampak nyata layanan digital bagi masyarakat.
“Forum pembinaan ini menjadi momentum strategis untuk menyiapkan dasar kebijakan pemerintah digital sejak dini, agar transformasi digital benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Data menunjukkan Jawa Timur berada pada jalur yang tepat dalam penerapan SPBE. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2021, indeks SPBE Jawa Timur tercatat sebesar 2,83 dengan predikat Baik.
Angka tersebut meningkat menjadi 3,30 pada 2022, kemudian melonjak ke 3,62 dengan predikat Sangat Baik pada 2023. Capaian tertinggi diraih pada 2024 dengan nilai 4,43 dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 4,79, keduanya dengan predikat Memuaskan.
Peningkatan itu mencerminkan komitmen dan tanggung jawab besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang terarah, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
Capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Indeks SPBE pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024, mayoritas daerah telah berada pada kategori Sangat Baik dan Memuaskan. Kabupaten Banyuwangi mencatat nilai 4,77, Kabupaten Kediri 4,63, Kota Surabaya 4,54, Kota Madiun 4,57, serta Kabupaten Gresik 4,32, seluruhnya dengan predikat Memuaskan.
Tren akselerasi semakin terlihat pada tahun 2025. Kabupaten Banyuwangi kembali meningkatkan indeksnya menjadi 4,87, Kota Surabaya naik menjadi 4,78, Kabupaten Situbondo mencapai 4,33, Kabupaten Sampang melonjak signifikan sebesar 0,36 menjadi 4,03, serta Kabupaten Pamekasan menembus angka 4,05. Bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya berada pada kategori Baik menunjukkan peningkatan signifikan menuju kategori Sangat Baik dan Memuaskan.
Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan penguatan kebijakan dan arah strategis penerapan transformasi digital pemerintah dari Kementerian PANRB RI, khususnya terkait penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, penguatan tata kelola SPBE, serta peningkatan kapasitas SDM digital di lingkungan pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota semakin siap menghadapi evaluasi pemerintah digital 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan layanan publik digital yang terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. fei, jat
