SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Prov.Jatim Jl Indrapura Surabaya, Senin (30/3/2026).
Penyampaian ini merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus refleksi atas capaian pembangunan Jawa Timur sepanjang 2025.
Dalam paparannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal.
Secara kumulatif, realisasi kinerja RKPD Jawa Timur tahun 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka ini meningkat 0,08 persen dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 98,25 persen. “Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan representasi nyata dari kerja kolektif, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan raihan 133 penghargaan dari berbagai sektor sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pembangunan daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp 29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp 28,55 triliun.
Sedangkan untuk realisasi belanja daerah mencapai Rp.31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen dari target Rp.33,25 triliun. “Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan sebagian besar melampaui target.
Di tengah dinamika ekonomi global, Kinerja Ekonomi Jawa Timur mampu menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD sebesar 4,80 –5,20 persen.
Jawa Timur juga mencatat kontribusi sebesar 14,40 persen terhadap perekonomian nasional dan 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Hal ini kian menegaskan posisi Jatim sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan rantai pasok global, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 sebesar 2,93 persen (y-on-y). Angka tersebut masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,25.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari manajemen stok dan distribusi yang presisi dengan kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi global maupun anomali cuaca serta menjadi indikator fundamental bahwa daya beli masyarakat terjaga. “Pencapaian ini patut kita syukuri karena kita tetap berada dalam koridor sasaran inflasi nasional yang mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi Pemprov Jatim,” ucapnya.
Kinerja investasi Jawa Timur tahun 2025 mencatat capaian sebesar Rp147,7 triliun, berhasil melampaui target serta menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.
Di sektor perdagangan, nilai ekspor meningkat signifikan sebesar 16,61 persen, yang disebabkan oleh peningkatan kinerja ekspor nonmigas. Selain itu, pelaksanaan misi dagang dalam dan luar negeri juga mencatatkan transaksi signifikan.
Sepanjang 2025, Pemprov Jatim melaksanakan 12 kali misi dagang dalam negeri yang menghasilkan nilai transaksi sebesarRp 16,31 triliun. Capaian ini merupakan rekor tertinggi yang melampaui capaian kumulatif periode 2019-2024 yang tercatat sebesar 11,05 triliun dari 36 kali kegiatan.
Sedangkan misi dagang ke luar negeri yakni ke Negara Singapura di tahun 2025 menghasilkan transaksi sebesar 4,163 triliun. “Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, capaian fantastis Misi Dagang 2025 ini menjadi fondasi kokoh untuk terus melangkah lebih produktif lagi,” paparnya.
Dalam aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dalam kurun 2020–2025, Jawa Timur menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional, mencapai 781,68 ribu jiwa. Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan spektakuler dalam meningkatkan status kemandirian desa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 4.716 desa. “Kita patut bersyukur bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain se-Indonesia. Dari total 20.503 Desa Mandiri di Indonesia, 23 persen atau 4.716 Desa Mandiri ada di Jawa Timur,” paparnya. pri
