SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepala daerah memaksimalkan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025.
“Jadi tadi mereka yang menyerahkan ada yang LKPD-nya tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Masing-masing punya style berbeda. Tapi saya rasa masing-masing akan memberikan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dicanangkan oleh semua pemerintah daerah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya kemarin.
Penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, sementara Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep telah lebih dahulu menyampaikan laporan tersebut.
Khofifah menegaskan, penyerahan LKPD merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Tentu harapan kita semua ini Insya Allah akan bisa mencapai standar yang lebih baik lagi. Kita juga berharap ketika maksimalisasi sudah kita lakukan untuk melakukan tindak lanjut dari catatan hasil pemeriksaan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya nanti pada akhirnya akan bisa mencapai WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.
Ia menjelaskan, penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 telah melalui review inspektorat serta pemeriksaan interim oleh BPK, meski masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Selain itu, Khofifah mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak hingga daerah, termasuk gangguan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. “Ini bukan hanya terjadi karena apa yang kita lihat di Selat Hormuz, tetapi juga dampaknya ini bisa beragam, tidak hanya global, tapi nasional, bahkan lokal. Termasuk yang harus kita mitigasi adalah kelangkaan LPG,” katanya.
Ia meminta seluruh kepala daerah memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. “Maka proaktif dari seluruh kepala daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa ketersediaan aman. Mohon semua bisa dilakukan secara komprehensif, termasuk memastikan bahwa distribusi kebutuhan-kebutuhan bahan pokok di rumah setelah Idul Fitri lancar dan bisa terpantau,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan, pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, dengan penentuan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengendalian intern.
BPK memberikan empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat, melalui metode audit berbasis risiko dengan teknik undi petik dalam pemeriksaan laporan keuangan. pri
