SURABAYA (wartadigital.id)– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri langsung peluncuran mandatori Biodiesel B50 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di SPBU 34.413.40 Rest Area KM 57A Tol Jakarta – Cikampek Karawang, Kamis (9/7/2026).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terus mempercepat transformasi menuju kedaulatan energi nasional.
Ia menilai, implementasi B50 tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan, industri pengolahan, transportasi, hingga perekonomian daerah melalui penguatan hilirisasi dan peningkatan aktivitas industri dalam negeri.
“Peluncuran B50 merupakan langkah besar menuju kedaulatan energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima redaksi di Surabaya, Kamis (9/7/2026).
Untuk itu, Khofifah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk siap mendukung penuh dan rmenjadi bagian penting dalam akselerasi transformasi energi nasional melalui implementasi mandatori Biodiesel B50
Sebagai salah satu pusat industri, manufaktur, perdagangan, dan logistik nasional, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung rantai pasok biodiesel, mulai dari distribusi, pemanfaatan hingga pengembangan industri pendukung. “Jawa Timur memiliki seluruh modal untuk menjadi penggerak akselerasi energi berbasis biodiesel. Sebagai pusat industri dan logistik nasional, kami siap memastikan implementasi B50 berjalan optimal di daerah,” katanya.
Khofifah menilai keberhasilan implementasi B50 memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Khofifah menyebut, pemanfaatan biodiesel akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain menekan impor solar dan menghemat devisa negara, peningkatan penggunaan biodiesel juga akan memperkuat hilirisasi industri berbasis kelapa sawit, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di akhir, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur untuk mendukung implementasi B50 sesuai kewenangan masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha. “Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam akselerasi transisi energi nasional. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami optimistis implementasi B50 akan semakin memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan bahwa peluncuran mandatori Biodiesel B50 merupakan tonggak yang sangat penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi.
Menurut Presiden, kelangsungan hidup sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi tiga kebutuhan strategis secara mandiri, yakni pangan, energi, dan air. Karena itu, sejak sebelum dilantik sebagai Presiden, ia telah menekankan kepada jajarannya agar Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun sekaligus berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 44,46 juta ton CO₂ pada tahun 2026. Program mandatori B50 akan dimanfaatkan di berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.
Presiden pun meyakini peluncuran B50 akan menjadi momentum bersejarah yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mewujudkan swasembada energi sebagaimana cita-cita besar menuju kedaulatan nasional. pri
