MALANG (wartadigital.id) – Bupati Malang, Drs HM Sanusi, MM, mendampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI menghadiri Rembug Perhutanan Sosial bertajuk “Pengembangan Ekonomi Hijau Berbasis Bambu” di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok perhutanan sosial, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat dalam memperkuat pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan berdiskusi mengenai strategi pengembangan ekonomi hijau berbasis bambu sebagai salah satu potensi unggulan yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selain membahas penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, forum ini juga mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan produk olahan bambu yang bernilai tambah, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan lintas sektor. Melalui sinergi tersebut, diharapkan pengelolaan perhutanan sosial dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang terus mendukung pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam.
“Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk bambu yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen mendukung pengembangan perhutanan sosial melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat agar potensi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Bupati Malang.
Bupati Sanusi juga menegaskan bahwa pengembangan ekonomi hijau merupakan bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari terjaganya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak terlepas dari keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Melalui pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu seperti bambu, kita ingin menciptakan peluang ekonomi yang inklusif sehingga perempuan dapat semakin berdaya, mandiri, dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Veronica Tan.
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi hijau harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar potensi lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut juga digelar dialog interaktif antara Wakil Menteri PPPA, Bupati Malang, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, dan masyarakat. Dalam suasana yang hangat dan penuh antusiasme, para peserta menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan, serta peluang dalam mengembangkan perhutanan sosial, khususnya pemanfaatan bambu sebagai komoditas unggulan.
Sejumlah kelompok perhutanan sosial menyampaikan harapan terkait penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, pengembangan industri hilir, hingga perluasan jaringan pemasaran produk berbasis bambu. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi program perhutanan sosial yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Melalui Rembug Perhutanan Sosial ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi bambu sebagai penggerak ekonomi hijau. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat sekitar kawasan hutan yang lebih mandiri, sejahtera, serta tetap menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi. mar
