SURABAYA (wartadigital.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik tingkat kota untuk wilayah Jawa-Bali dalam ajang TPAKD Award 2026.
Prestasi itu diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam TPAKD Award 2026, penghargaan tingkat provinsi wilayah Jawa-Bali diraih DKI Jakarta. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Bantul menjadi yang terbaik di wilayah tersebut, sedangkan tingkat kota diraih Surabaya.
Penghargaan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah memperkuat inovasi dan kolaborasi agar akses keuangan semakin merata serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong perluasan akses keuangan masyarakat. TPAKD berperan mempertemukan pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan industri jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan sesuai kebutuhan serta potensi ekonomi daerah.
Dalam Rakornas itu, Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Presiden juga menekankan bahwa program pembiayaan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” kata Prabowo.
Presiden juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp 400 triliun pada tahun mendatang. Pembiayaan tersebut ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Sejumlah program telah mencatatkan penyaluran pembiayaan dalam skala besar. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan Rp 64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp 5,41 triliun untuk lebih dari 103 ribu debitur.
Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Program Laku Pandai juga menjangkau 72.982 desa.
Secara khusus, selama Agustus hingga Oktober 2026, kredit sebesar Rp 53,15 triliun telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur melalui program perluasan akses pembiayaan.
Rakornas tersebut juga menandai pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan, dengan ukuran keberhasilan yang tidak hanya bertumpu pada kepemilikan rekening, tetapi juga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan, mengelola keuangan, dan menghadapi risiko ekonomi. edt, *
