SURABAYA (wartadigital.id) ~ Pemkot Surabaya menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Kendati ruang fiskal terbatas, sejumlah program pelayanan dasar dipastikan tetap menjadi prioritas, dengan penyesuaian sasaran penerima manfaat serta efisiensi belanja pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Walikota Surabaya Eri Cahyadi saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut dihadiri 40 anggota dewan dan dinyatakan memenuhi kuorum.
Eri menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap harus dilaksanakan.
“Saya sampaikan kepada warga, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan,” ujar Eri dalam keterangan resmi.
Menurutnya, kondisi APBD yang terbatas membuat Pemkot harus semakin cermat dalam menentukan skala prioritas. Ia mencontohkan penanganan RTLH yang membutuhkan anggaran cukup besar apabila seluruh rumah yang bermasalah hendak diperbaiki sekaligus.
Eri menyebut kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh persoalan RTLH diperkirakan mencapai sekitar Rp 600 miliar. Karena itu, pemerintah harus menentukan sasaran berdasarkan tingkat kebutuhan. “APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas,” katanya.
Penajaman sasaran juga akan diterapkan dalam pemberian bantuan sosial. Pemkot Surabaya akan memprioritaskan masyarakat yang benar-benar berdomisili dan menjalani kehidupan sehari-hari di Surabaya, bukan hanya berdasarkan kepemilikan KTP.
Eri mencontohkan warga yang masih memiliki KTP Surabaya, tetapi telah menetap di daerah lain karena bekerja. Menurutnya, bantuan seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tinggal dan membutuhkan pelayanan di Kota Surabaya. “Kalau ada warga Surabaya yang KTP-nya Surabaya, tetapi sudah tinggal di Gresik karena kantornya di Gresik dan bekerja di sana, ini yang mana yang kita berikan? Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” tegasnya.
Kebijakan penajaman sasaran juga akan menyentuh sektor pendidikan. Eri menyoroti kondisi ketika anak yang benar-benar berdomisili di suatu kawasan justru kesulitan mendapatkan akses sekolah karena kuota digunakan oleh peserta didik yang tidak tinggal di wilayah tersebut.
Ia berharap seluruh mekanisme tersebut dapat dibuka dan dievaluasi agar fasilitas pendidikan di Surabaya lebih diprioritaskan bagi anak yang memang tinggal di Kota Surabaya. “Maka saya berharap, ayo dibuka semuanya. Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tetapi kami tidak bisa memenuhi semuanya. Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” tuturnya.
Di sisi lain, efisiensi juga akan diterapkan pada belanja kendaraan dinas. Pemkot Surabaya berencana mengevaluasi kendaraan operasional yang menggunakan bahan bakar minyak dan melanjutkan penggunaan kendaraan listrik pada 2027.
Eri mengatakan kendaraan dinas untuk kepala dinas akan diarahkan menggunakan mobil listrik. Sementara kendaraan operasional tetap disediakan bagi perangkat daerah yang memang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan tugas di lapangan. “Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” jelasnya.
Kendaraan operasional untuk kebutuhan khusus, seperti Satpol PP maupun pekerjaan infrastruktur, tetap dipertahankan karena berkaitan langsung dengan tugas pelayanan dan operasional lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan, RAPBD Kota Surabaya 2027 yang diajukan Pemkot diproyeksikan berada di kisaran Rp 12,8 triliun.
Setelah nota keuangan disampaikan, proses pembahasan akan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkot. “Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Ia menegaskan DPRD Surabaya akan mengawal program-program Pemkot yang menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah penanganan rumah tidak layak huni.
Menurut Bahtiyar, program Pemkot saat ini telah menjangkau sekitar 3.000 unit RTLH. Jumlah tersebut nantinya dapat bertambah dengan dukungan Kementerian Perumahan yang mencapai sekitar 2.000 unit. “Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan. Ada juga bantuan pendidikan dan kesehatan. Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” pungkasnya. ike
