SIDOARJO (wartadigital.id) – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gubernur Jawa Timur.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan lima hal penting terkait implementasi GPIPS 2026 yakni GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pelaksanaan GPIPS 2026, kata Aida telah diawali di wilayah Sumatera pada 11 Februari 2026, kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional pada 13 Mei 2026 dan selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara , Kalimantan dan Sulampua , dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah. ”Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.
Aida menjelaskan Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan, memastikan kelancaran distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua serta memperkuat dukungan pembiayaan sektor pertanian khususnya pasca panen .
GPIPS lanjut Aida juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) untuk menjawab berbagai tantangan strategis (debottlenecking) terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Ditegaskan Aida, pengendalian inflasi dan ketahan an pangan memerlukan komitmen dan kerja sama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik.
Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0% -5,0% sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (29/1) .
GPIPS wilayah Jawa tahun 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP –TPID). Rapat merumuskan kesepakatan strategis jangka pendek dan menengah panjang . Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sar ana prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perli ndungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta KAD dan distribusi pangan.
Sementara dalam jangka menengah panjang, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu -hilir antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi , penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk me mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. nti
