MALANG (wartadigital.id) – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan sosialisasi penatausahaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tema “Jaksa Bersama Bendahara” dan langkah-langlah akhir tahun anggaran 2024 di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat hingga Sabtu (8-9/11/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani ini diikuti oleh 164 peserta yang terdiri dari bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang penatausahaan belanja APBD serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah pada akhir tahun anggaran 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi tentang pemahaman mengenai tindak pidana korupsi oleh Kusuma Hadi Hartawan selaku Kepala Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan terkait proses perbankan dari Bank Jatim Cabang Kraksaan. Di samping itu, Kepala Bidang di lingkungan BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga memberikan materi terkait penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi bagian penting dari akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, BPPKAD memberikan penghargaan kepada instansi yang aktif dalam penggunaan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah). Penghargaan ini diberikan kepada beberapa kecamatan, bagian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencatatkan pemakaian KKPD terbanyak.
Di kategori kecamatan, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Banyuanyar, Gading dan Besuk. Sementara di kategori bagian, penghargaan diberikan kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Kesra dan Bagian Administrasi Pembangunan. Sedangkan di kategori OPD, penghargaan diterima oleh BPPKAD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Suasono Edy menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan operator SIPD tentang pencegahan tindak pidana korupsi. “Selain itu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Sementara Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengatakan hingga hari ini, penyerapan belanja APBD Kabupaten Probolinggo baru mencapai 72,94%. Dengan hanya tersisa 37 hari kerja menjelang tutup buku tahun 2024, ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami berharap seluruh OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat melakukan langkah-langkah percepatan agar realisasi anggaran dapat memenuhi target rata-rata nasional,” katanya.
Menurut Kristiana, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan operator SIPD adalah tulang punggung OPD dalam melaksanakan pengelolaan yang tertib, transparan dan akuntanbel. Pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah harus betul-betul dipahami, sehingga pengelolaan keuangan mulai penatausahaan dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundangan.
“Untuk tahun 2024, akan terjadi perubahan penggunaan aplikasi SIPD dari monolitik ke aplikasi SIPD Microservice yang mana masih terjadi kendala-kendala mulai dari proses penatausahaan maupun pelaporan-pelaporan sehingga sangat mempengaruhi proses pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Kristiana mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu dan operator SIPD atas kerjasamanya dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024.
“Mari kita selesaikan tahun anggaran 2024 dengan sempurna tanpa ada kesalahan signifikan, sehingga kita dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke-12 kalinya,” ujarnya. oli, kim
