wartadigital.id
Headline Nasional

Buntut Polemik “The King of Lip Service”, Rektor UI Didesak Mundur

Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

JAKARTA (wartadigital.id) – Kritik BEM UI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berujung pemanggilan rektorat kini merembet ke status Rektor UI Prof Ari Kuncoro.  Kritik BEM UI terhadap Jokowi dengan label ‘The King of Lip Service’ itu viral di jagad maya. Buntut kritik inilah BEM UI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI dipanggil pihak rektorat untuk memberikan klarifikasi terkait unggahan di media sosial tersebut.

Kini, publik ramai-ramai mempertanyakan status rangkap jabatan yang dilakukan Ari Kuncoro. Selain sebagai Rektor UI, ia diketahui merangkap jabatan Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Rangkap jabatan tersebut pun dipersoalkan lantaran dilarang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Merujuk pada aturan tersebut, publik pun mendesak kepada Rektor UI untuk mundur alias meletakkan salah satu jabatannya.

“Hei Rektor UI, mundur dari rektor atau Komisaris BRI. Itu ada Keppres yang melarang,” kritik ekonom senior Rizal Ramli, Senin (28/6/2021).

Hal yang sama juga disampaikan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. “Bagaimana tak bangkrut, banyak pejabat rangkap jabatan dan pendapatan dari negara. Rektor UI pilih salah satu aja, mau jadi rektor atau mau jadi Komisaris BUMN?” tegas Fadli Zon.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan, rangkap jabatan tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih Ari Kuncoro sebagai rektor yang merupakan jabatan struktural di UI.

“Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan rangkap jabatan, apalagi yang menduduki adalah pejabat struktural kampus semacam rektor. Saya kira kebangetan, rektor sendiri itu tugasnya sudah luar biasa berat ibaratnya,” kata Refly.

Menurutnya Ari Kuncoro melanggar  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia Pasal 35 C, karena menjadi rektor sekaligus pejabat di BUMN.

“Berati melanggar dong, banyak sekali pejabat publik yang melanggar, rangkap jabatan dilarang sebenarnya. Tapi ya pemerintah begitu, sepanjang memberikan kenikmatan ini tidak dimasalahkan,” ungkap Refly.

Menurut Refly konflik kepentingan ini berimbas pada BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi dalam unggahan di media sosial. BEM UI melabelkan Jokowi dengan sebutan ‘The King of Lip Service’, lantaran pernyataan Jokowi dipandang tidak sesuai dengan kondisi fakta yang terjadi.

Kritik yang disampaikan BEM UI, lanjut Refly, merupakan hak setiap warga negara. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang. “Mahasiswa UI mengkritik pemerintah, menurut saya itu adalah hak warga negara. Mahasiswa juga bagian dari warga negara, jangankan mahasiswa kelas intelektual, masyarakat umum saja punya hak untuk mengkritik, kebebasan berpendapat,” tegas Refly.

Refly menuturkan, rangkap jabatan juga dipandang melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan, yang berpengaruh pada kebijakan Rektor UI tersebut.

“Rangkap jabatan melanggar, kalau tidak melanggar hukum setidaknya melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu menghindari conflict of interest, bersikap independen, apalagi dengan jabatan rektor yang menggenggam otonomi kampus,” cetus Refly.

Terpisah, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan sejak awal sudah mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan dari pihak rektorat. Lantaran Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Independen di BRI. “Tahun lalu sudah diprotes oleh BEM UI 2020,” papar Leon.

Leon menyampaikan, pihak BEM UI juga sudah menghadap pihak rektorat terkait unggahan kritik terhadap Presiden Jokowi dengan label ‘The King of Lip Service’. Pihak rektorat meminta agar unggahan tersebut dihapus, tetapi BEM UI secara tegas menolaknya. “Pihak rektorat bertanya apakah bisa di take down, kami BEM UI menolak untuk take down postingan tersebut,” kata Leon. set, sua

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.  Dalam Pasal 35, tertulis rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:

  1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
  2. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
  3. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta.
  4. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan atau.
  5. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

 

 

Related posts

BPBD Jatim Meninjau Kegiatan Lomba Desa Tanggung Bencana di Kota Kediri

redaksiWD

Korban Tewas Gempa Haiti 1.297 Orang, 5.700 Luka, 3.000 Rumah Hancur

redaksiWD

Muhammad Kece Ternyata Pendeta, Masuk Kristen Sejak 2001

redaksiWD