SURABAYA (wartadigital.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak percaya bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan menjadi mitra pemerintah untuk menyukseskan sertifikasi aset masyarakat di Jatim.
“Sampai saat ini sertifikasi aset masih menjadi PR Pemprov Jatim bersama Kakanwil Badan Pertanahan (BPN) Jatim sedang berupaya untuk akselerasi sertifikasi aset dimana target tahun 2023 sebanyak 2.425 aset tanah selesai,” ungkap Wagub Emil saat membuka Konferensi Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Dyandra Convention Hall, Sabtu (22/1/2022).
Emil yakin bahwa kehadiran PPAT akan menjadi mitra bagi pemerintah untuk terus memberikan pendampingan hukum dan pengesahan yang jelas dalam bidang pertanahan.
“Jadi saya harap PPAT akan terus ada dan selalu mendampingi pemerintah ke depannya. Karena PPAT adalah mitra untuk menciptakan law and order dalam kepemilikan tanah,” harap Emil.
Sebagai informasi saat ini Pemprov Jatim memiliki 4.437 bidang tanah aset. Dengan rincian sebanyak 3.257 atau setara 73,40 persen bidang berupa tanah matang, 627 atau 14,13 persen bidang berupa tanah irigasi, dan 553 atau sekitar 12,47 persen bidang berupa tanah jalan.
Untuk target sertifikasi aset tanah milik Pemprov Jatim direncanakan selesai pada 2023 dengan jumlah total sebanyak 2.425 bidang. Jumlah itu, merupakan target dari KPK. Dari jumlah target tersebut, pada 2021 Pemprov Jatim menargetkan 1.039 bidang tanah rampung tersertifikat, kemudian pada 2022 sebanyak 900 bidang tanah tersertifikan, dan pada 2023 sejumlah 435 bidang tanah.
Emil melanjutkan bahwa hingga saat ini masyarakat merasa mencapai stabilitas kehidupan dari ketika tanah yang dimiliki banyak. Maka, menurut Emil pengesahan dan perlindungan hak atas tanah adalah perlindungan tersbesar manusia dan menjadikannya pekerjaan yang sangat mulia.
“Bahwa profesi notaris atau PPAT adalah profesi yang melindung harta terbesar milik masyarakat Indonesia. Ini profesi mulia jika dijalankn dengan istiqomah, baik dan adil,” kata Emil.
Penting dijadikan pedoman, Emil melanjutkan bahwa eksistensi IPPAT harus beriringan pula dengan terjaganya marwah organisasi profesi. Agar nantinya, profesi notaris/PPAT bukan lagi hanya sebagai pemberi informasi. “Namun bisa ditingkatkan lagi menjadi advisor dan mitra pemerintah. Eksistensi ini penting bagi pemerintah. Karna fungsi organisasi profesi adalah advokasi. Etika dan profesionalisme harus dijaga,” ujarnya
Mantan Bupati Trenggalek ini kemudian juga menyebut jika masyarakat ingin mencari informasi seputar tanah, BPN telah memberikan sistem informasi yang sangat terbuka dan bisa diakses dengan mudah. “PPAT hrus dibuat naik lagi profesinya. Memberikan advice dan melindungi antar dua orang yang bertransaksi,” katanya
Di akhir, Emil berharap ditengah surplus pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dalam keadaan masih pandemi akan memberikan geliat organisasi profesi termasuk IPPAT bisa menimbulkan multipliyer effect.
“Kita harus menatap tahun 2022 dengan optimistis utamanya dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat. Saya yakin di tengah upaya kami, di situlah ada IPPAT yang turut membantu kami sebagai mitra,” pungkasnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT Hapendi Harahap menyebut saat ini tercatat ada 21.542 orang PPAT se-Indonesia. Dengan 20.663 orang yang tervalidasi dan memiliki akun mitra di ATR BPN serta sebanyak 19.976 orang yang sudah terverifikasi di kantor pertanahan.
Lebih lanjut dirinya menyampikan bahwa total anggota aktif sebanyak 18.698 orang PPAT dengn total ada 3ribu lebih PPAT yang tidak berkegiatan dan tidak memiliki akta sama sekali. Ini yang menjadi fokus dari Kementerian ATR BPN bersama PP IPPAT.
“Artinya ada selisih yang tercatat sebagai PPAT dengan yang memiliki akun dan terverifikasi di kantor pertanahan,” ungkap Hapendi.
“Ada beberapa usulan untuk menonaktifkan mereka yang tidak aktif. Karena saat ini ada 4.307 orang yang sedang menunggu pengangkatan PPAT. Ini tantangan yang harus segera dijawab Kementerian ATR bersama Pengurus Pusat (PP) IPPAT,” imbuhnya. pri