PASURUAN (wartadigital.id) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Lapangan Kaliandra Resort Kab Pasuruan, Rabu (7/6/2023).
Apel ini dilakukan sebagai bentuk membangun kesiapan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur 2023. Utamanya untuk memastikan kesiapsiagaan personil, peralatan, sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Ada tim dari kehutanan, ada polisi hutan, ada pengelola Taman Nasional, cukup banyak di Jawa Timur. Kemudian ada relawan, ada BPBD, ada BNPB tentu dikuatkan Pemkab/ Pemkot. Tim ini menjadi penting untuk di konsolidasikan agar terbangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara seksama,” ujar Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dalam jangka waktu empat tahun terakhir kebakaran hutan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan.
Di mana pada 2019 seluas 7.550,09 Ha atau 0,55 %, pada 2020 seluas 940,14 Ha atau 0,07 %, pada 2021 seluas 466,95 Ha atau 0,034 % dan pada 2022 seluas 390,50 Ha atau 0,028 % dari luas kawasan hutan di Jawa Timur.
“Kita ingin penurunan ini terus berlanjut. Sehingga butuh komitmen bersama untuk menjaga hutan dan lahan kita. Termasuk di dalamnya bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area terdekat yang bisa kita lakukan,“ ujar Khofifah.
Meski dalam empat tahun terakhir mengalami tren penurunan, namun dia menyampaikan, setiap kebakaran hutan dan lahan berdampak.pada ekosistem keanekaragaman hayati dan meningkatnya potensi bencana alam akibat Karhutla seperti banjir, longsor dan sebagainya.
“Kita tidak boleh melihat kecilnya area kebakaran hutan dan lahan. Karena setiap kebakaran hutan dan lahan, berpotensi kemungkinan ada keragaman hayati yang terdampak. Jadi kalau itu kemudian keragaman hayati mengalami kepunahan, itu tidak bisa dihitung dengan setara finansial berapapun,” jelas Khofifah.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah-langkah antisipasi dan mitigasi dengan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan menjadi bagian penting baik basis kabupaten/kota maupun basis desa terdekat dengan area yang dimitigasi.
“Misal Kota Batu ini sudah mulai ada kebakaran di Panderman. Dan itu tingkat kecuramannya sampai 70 derajat, pada posisi seperti ini tidak mudah kalau hanya menggunakan peralatan peralatan manual. Selain itu juga dibutuhkan keterampilan secara khusus. Agar efektif penanganannya dan aman secara personal,” jelasnya.
Skill tersebut diharapkan Khofifah harus dimiliki oleh tim yang akan melakukan berbagai proses penanganan dan pengendalian karhutla jika terjadi kebakaran hutan. Misalnya, terkait pembasahan dan memastikan bahwa kebakarannya dapat teratasi.
Oleh karena itu, Khofifah menyampaikan, kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya Karhutla di Jatim.
Tak terkecuali dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang pada 2019 lalu, dengan adanya bantuan water bombing yang diberikan sehingga bencana Karhutla yang luas dapat tertangani dengan baik dan cepat teratasi.
Untuk itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya tahun 2023, Khofifah mengeluarkan keputusan Gubernur tanggal 28 Februari 2023. Di mana di dalamnya perihal satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur. Ini dilakukan, lanjutnya, sebagai upaya pencegahan, sehingga Karhutla tidak semakin membesar, dan tidak semakin meluas.
Menanggapi prediksi BMKG bahwa pada 2023 akan lebih kering dibandingkan 2022, Khofifah terus membangun kesiapsiagaan pada tataran pengendalian. Baik hutan maupun lahan, yang menurutnya menjadi sangat penting.
“Saya mengimbau agar mengantisipasi potensi El Nino dengan melakukan langkah-langkah. Di antaranya, strategi seperti melakukan patroli, mengaktifkan posko dan terintegrasi, menetapkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Salain itu, juga menyiapkan dan memastikan sarana prasarana serta kesiapsiagaan personel dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. hil, pri