Pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di lapangan bulu tangkis beberapa waktu lalu.
JAKARTA (wartadigital.id) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Peneliti ICW Diky Anandya, merespons penetapan status Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
“ICW mendorong agar yang bersangkutan segera menanggalkan jabatannya sebagai ketua KPK,” kata Diky Anandya, Kamis (23/11/2023).
Diky juga mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian Firli sebagai ketua KPK. ICW berpandangan, kasus yang kini menjerat Firli harus menjadi perhatian serius Kepala Negara.
Menurut ICW, Presiden harus bertanggung jawab atas kekacauan yang bermula dari penetapan Firli sebagai pimpinan KPK ini. “Sebab untuk pertama kalinya sejak lembaga antirasuah tersebut berdiri, ketua KPK justru terlibat dan menjadi tersangka kasus korupsi, tentu peristiwa ini juga akan berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional,” kata Diky.
Dikatakannya sudah seharusnya Presiden Jokowi bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR ketika mengangkat Firli pada 2019 silam.
Diketahui, Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara. “Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi, termasuk Firli, Syahrul Yasin Limpo, berikut ajudan mereka.
Penyidik juga telah menggeledah rumah Firli di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Adapun kasus ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Aduan berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.
Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada 6 Oktober 2023.
Sebelumnya, Firli sempat membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan pemerasan dan menerima uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo. Firli justru menuding, dugaan pemerasan ini merupakan bentuk serangan balik para koruptor.
“Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back,” katanya.
Dokumen Penukaran Mata Uang
Sebelumnya Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya mengantongi bukti penukaran mata uang asing senilai Rp 7 miliar dalam kasus pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam kasus ini, Ketua KPK Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Dokumen penukaran valas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar AS dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan September 2023,” kata Kombes Ade usai gelar perkara di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).
Kombes Pol Ade menyebutkan bahwa penetapan tersangka terharap Firli Bahuri setelah dilakukannya gelar perkara. “Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” kata Ade.
Firli disangkakan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP. “Pasal 12 b ayat 1, setiap gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara atau yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajibannya ataupun tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 b ayat 1 di ayat keduanya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dipidana seumur hidup,” pungkasnya.
Sebelumnya, Firli Bahuri menjalani klarifikasi selama tiga jam oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Jakarta, Senin (20/11/2023), untuk dimintai keterangan soal pertemuannya dengan mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). kpc, ins