SAMPANG (wartadigital.id) – Aksi unjuk rasa dilakukan oleh PC PMII (Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sampang, Senin (7/3/2022). Mereka menuntut agar ada transparansi dan keadilan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah setempat.
Temuan PMII, pelaksanaan penyaluran BPNT di Kabupaten Sampang banyak menuai keluhan dari warga penerima bantuan sosial tersebut. Pasalnya penyaluran bantuan program sembako berbentuk uang sebesar Rp 600.000 terhadap Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) periode Januari, Februari, Maret 2022 carut marut.
Berdasarkan laporan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat ( LPM) PC PMII Sampang, selama proses penyaluran BPNT yang disalurkan PT POS Indonesia yang ada di setiap kecamatan diduga terjadi beberapa penyimpangan. Dugaan penyimpangan itu di antaranya mulai adanya indikasi pemangkasan bantuan, penggiringan untuk membelanjakan sembako ke tokoh atau agen tertentu hingga adanya intimidasi kepada KPM.
Aksi demonstrasi ini berangkat dari depan pasar tradisional Srimangun menuju Pemkab Sampang. Para demonstran mengalami kekecewaan saat berada di depan kantor Pemkab Sampang, karena tidak ada satupun perwakilan dari Pemkab Sampang yang menemui.
Selanjutnya para demonstran menuju kantor DPRD Sampang. Dalam orasinya mereka mendesak untuk segera membentuk panitia khusus guna menyelesaikan polemik terhadap bansos tersebut dan memberikan sanksi bagi oknum yang terlibat.
Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adimas menyempatkan menemui para demonstran. Di hadapan para demonstran, dia meminta waktu untuk merespon masukan tersebut. “Saya berterima kasih kepada teman-teman, atas kesempatan ini saya menerima segala keluhan dan aspirasi. Untuk itu saya minta waktu selama 7 hari dari sekarang untuk menyelesaikannya,” tegas Fauzan. jok