wartadigital.id
Headline Tapal Kuda

Honor Makam Covid Bupati Jember, ICW Sebut Korupsi yang Dilegalkan

Ilustrasi pemakaman Covid-19. Pengakuan Bupati Jember Hendy Siswanto menerima honor dari anggaran susunan petugas Pemakaman Covid-19 hingga Rp 70 juta menuai kritik masyarakat.

 

JEMBER (wartadigital.id) – Koodinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Bupati Jember terkait honor pemakaman warga adalah korupsi yang dilegalkan.

“Namanya korupsi yang dilegalkan. Karena honor-honor itu semestinya tidak ada, mengingat para pejabat publik sudah mendapatkan gaji dan pendapatan lain serta fasilitas penunjang yang memadai. Apalagi kepala daerah,” ujarnya, Jumat (27/8/2021).

Dia menambahkan, terkait Surat Keputusan No 188/.45/1071.12/2021 yang ditandatangani Bupati Jember Hendy S per Maret 2021, perlu dilakukan pelacakan dari sisi ketentuan peraturan apakah bisa dibenarkan atau tidak. Jika memang ada, SK tersebut bisa diperiksa dasarnya apa.

SK tentang Petugas Pemakaman Covid-19 tersebut menjabarkan susunan petugas pemakaman di wilayah Jember sebagai langkah respon cepat atas pandemi yang terjadi.

Ada 6 petugas yang dimaksud antara lain pengarah yaitu Bupati beserta Wakil Bupati. Kemudian penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Berikutnya jabatan Kepala yang dipegang oleh Kepala BPBD Kabupaten Jember, Sekretaris yang diampu oleh Kabid Kedaruratan dan Logistisk BPBD Kabupaten Jember. Jabatan berikutnya adalah Dokumentasi yang dipegang oleh Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Jember serta Anggota dalam hal ini 10 orang unsur BPBD Kabupaten Jember.

Dijelaskan pula tugas dari petsusunan petugas tersebut antara lain melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan, menerima dan menguji lapitan orang yang meninggal karena virus. Berikutnya melaksanakan penyemprotan di lokasi pemakaman, melaksanakan penguburan di lokasi sesuai prokes hingga mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan pemakaman.

“Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Jember TA 2021 pada pos anggaran BPBD Kabupaten Jember,” demikian bunyi keputusan SK tersebut.

Untuk diketahui Bupati Jember menerima honor hingga Rp 70 juta dari pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19. Hitungannya, setiap jenazah Covid-19, pejabat menerima Rp 100 ribu.

Bupati Jember Hendy Siswanto saat dikonfirmasi wartawan membenarkan terkait penerimaan honor tersebut sesuai dengan aturan yang ada. “Memang benar saya menerima honor sebagai pengarah tim pemakaman, karena pada regulasi yang ada, ada pengarah, tim, ketua, dan anggota terkait monitoring dan evaluasi,” katanya.

Menurutnya, setiap ada pasien Covid-19 yang meninggal honornya sebesar Rp 100 ribu, namun honor tersebut tidak dipakai untuk kepentingannya sendiri. “Saya memang menerima dan terus terang itu sesuai regulasi yang ada. Honor itu saya berikan kepada keluarga pasien Covid-19 yang meninggal dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya tidak mengharapkan ada warga yang meninggal akibat Covid-19 dan honor tersebut sebagai konsekuensi bupati yang menjadi pengarah dalam melakukan monitoring kegiatan pemakaman. “Pada Juni-Juli 2021 tercatat pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19 cukup tinggi, sehingga honor kegiatan pemakaman terlihat banyak,” katanya.

Secara regulasi, kata Hendy, hal itu sudah lumrah dan ada di setiap pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk kaitan tentang penanganan Covid-19. “Yang terus terang saja setiap kegiatan itu ada tim monitoring yang di dalamnya ASN semua,  menerima honor yang sama,” terangnya

Harus Dibongkar

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut pengakuan Bupati Jember tersebut menyakitkan dan harus dibongkar. “Ini mesti dibongkar, pernyataan (Bupati Jember) sesuai aturan menyakitkan. Sakit jika benar aturannya ada,” kata Mardani, Jumat (27/8/2021).

Ketua DPP PKS ini menilai pengakuan Bupati Jember Hendy Siswanto menyakitkan lantaran masyarakat semakin menderita karena penarikan honor tersebut. Tak hanya itu, Mardani juga mengaku tak habis pikir dengan kepala daerah dan ASN yang mendiamkan adanya penarikan honor tersebut.

“Karena seumpama sudah jatuh tertimpa tangga pula bagi masyarakat yang meninggal karena Covid-19. Dan sakit karena ada kepala daerah dan ASN yang mestinya melaporkan aturan tersebut bukan malah mendiamkan,” ucapnya.

Mardani meminta agar persoalan ini ditelusuri lebih lanjut. Dia juga memastikan Komisi II DPR akan membawa masalah ini ke rapat bersama Kemendagri. “Kita akan bawa ke RDP dengan Kemendagri dan pihak terkait untuk masalah ini saat RDP. Mesti ditelusuri di mana lubangnya. Karena bisa jadi di semua daerah ada kejadiannya,” ujarnya. set, cnb, ins

Related posts

Turunkan Stunting, BKKBN Jatim Latih 76 Penyuluh KB Teknik Konseling Calon Pengantin

redaksiWD

Lembaga Riset AS Ungkap ‘Utang Terselubung’ RI dari Tiongkok, Nilainya Super Jumbo

redaksiWD

Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Sembako Melukai Rasa Keadilan

redaksiWD