Masa berlaku paspor diperpanjang menjadi 10 tahun oleh Kemenkumham.
JAKARTA (wartadigital.id) – Masa berlaku paspor yang semula 5 tahun, diperpanjang menjadi 10 tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dan kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai Rabu hari ini, 12 Oktober 2022.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014.
“Alhamdulillah kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai 12 Oktober 2022,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana , Rabu (12/10/2022).
Di mana penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis (29/9/2022).
Kemudian, untuk aturan mengenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Sehingga masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp 350 ribu untuk paspor biasa non elektronik, dan Rp 650 ribu untuk paspor biasa elektronik.
Dia pun menyebut biaya permohonan paspor tersebut berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan. “Masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikan nya Permenkumham 18 Tahun 2022,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam Pasal 2A Ayat (2) Permenkumham 18 Tahun 2022 disebutkan paspor biasa (elektronik dan non elektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Selain kategori itu, paspor diberikan untuk jangka waktu lima tahun.
Khusus bagi anak berkewarganegaraan ganda masa berlaku paspor menyesuaikan dengan jangka waktu hingga anak tersebut diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Adapun jika usia anak tersebut 18 tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi tiga tahun atau hingga ia menginjak usia 21 tahun. “Usia tersebut merupakan batas maksimal anak berkewarganegaraan ganda untuk menentukan kewarganegaraannya,” pungkasnya. set