OLEH : HERY PURNOBASUKI
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Pernyataan “Kalau semua orang baik, neraka sepi” terdengar lucu, tapi sebenarnya menyimpan paradoks serius tentang bagaimana manusia melegitimasi pelanggaran. Kalimat itu bukan sekadar candaan pemilik karaoke di Demak yang viral, melainkan cerminan cara pikir yang menormalisasi ketidakpatuhan dengan membungkusnya sebagai “keseimbangan kosmis”. Di balik kelakar itu, ada logika berbahaya: jika dosa dianggap perlu agar neraka tidak sepi, maka pelanggaran bukan lagi masalah moral, melainkan fungsi sistem yang harus dijaga.
Dari Candaan ke Justifikasi
Fenomena ini muncul ketika seseorang menolak aturan dengan alasan bahwa jika semua orang menaati norma, tatanan moral justru kehilangan “keseimbangannya”. Dalam kasus viral tersebut, pemilik usaha karaoke menolak penutupan dengan narasi bahwa dunia butuh “keseimbangan” antara yang baik dan yang “kurang baik”, sehingga neraka tetap ramai. Pernyataan itu seketika menjadi meme, tetapi juga menguak pola pikir yang lebih luas: pelanggaran tidak dilihat sebagai kesalahan, melainkan sebagai kontribusi terhadap keseimbangan sosial yang dianggap wajar.
Masalahnya, ketika pelanggaran dibingkai sebagai bagian dari “keseimbangan”, ia mendapatkan legitimasi moral. Orang tidak lagi merasa bersalah karena melanggar, justru merasa sedang menjalankan peran dalam skema besar kehidupan. Di sinilah letak paradoksnya: norma yang seharusnya mengatur perilaku malah dianggap tidak relevan, sementara pelanggaran dianggap perlu agar “sistem” tetap berjalan. Logika ini mengikis fondasi kepatuhan dan membuat pelanggaran terasa biasa, bahkan mulia.
Secara psikologis, mekanisme ini dikenal sebagai moral disengagement, di mana individu merekonstruksi tindakan tidak bermoral agar tampak masuk akal atau bahkan bernilai positif. Dalam teori Albert Bandura, salah satu mekanisme utamanya adalah moral justification, yaitu membenarkan perilaku menyimpang dengan alasan yang terdengar luhur, seperti “menjaga keseimbangan”, “membantu ekonomi”, atau “tidak munafik”. Dengan demikian, pelanggaran tidak lagi dirasakan sebagai dosa, melainkan sebagai pilihan rasional dalam konteks tertentu.
Ketika legitimasi norma sosial melemah, individu cenderung mencari prinsip pribadi sebagai pengganti. Nilai-nilai moral umum disubstitusi oleh prinsip subjektif, sehingga pengabaian norma bisa diterima selama ada “alasan yang masuk akal”. Dalam kondisi ini, pelanggaran bukan lagi penyimpangan, melainkan adaptasi terhadap lingkungan yang dianggap tidak adil atau tidak relevan. Akibatnya, muncul apa yang disebut normlessness, yaitu kondisi ketika norma sosial tidak lagi dianggap sah atau mengikat.
Otoritas, Kepercayaan dan Kepatuhan
Kepatuhan terhadap aturan sangat bergantung pada legitimasi otoritas yang menetapkannya. Jika masyarakat percaya bahwa pembuat aturan memiliki kredibilitas dan bertindak adil, maka kepatuhan akan tinggi. Sebaliknya, jika otoritas dianggap tidak sah, korup, atau tidak konsisten, maka pelanggaran akan dianggap wajar. Dalam konteks ini, pernyataan “neraka sepi” bukan hanya tentang dosa, tetapi juga tentang hilangnya kepercayaan terhadap sistem yang mengatur apa yang baik dan buruk.
Social Bond Theory menjelaskan bahwa semakin lemah ikatan sosial individu—termasuk kepercayaan terhadap norma dan hukum—semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ketika keyakinan terhadap legitimasi norma sosial memudar, orang tidak lagi merasa terikat untuk patuh. Mereka mulai mempertanyakan: “Mengapa saya harus baik jika orang lain tidak?” atau “Apa gunanya aturan jika tidak ditegakkan secara adil?” Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang bagi justifikasi pelanggaran sebagai bentuk “realisme sosial”.
Paradoks ini tidak hanya terjadi dalam kasus karaoke, tetapi meresap dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pelanggaran lalu lintas yang dianggap “biasa”, korupsi yang dinormalisasi sebagai “uang rokok”, hingga nepotisme yang dibungkus dengan narasi “membantu keluarga”. Dalam semua kasus ini, pelanggaran tidak lagi dipandang sebagai kesalahan, melainkan sebagai strategi bertahan atau bahkan keharusan sosial. Ketika pelanggaran dinormalisasi, maka norma kehilangan kekuatannya untuk mengatur perilaku.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana normalisasi ini ditransmisikan melalui generasi. Anak-anak belajar dari orang tua dan lingkungan bahwa aturan bisa dilanggar asalkan ada alasan yang “masuk akal”. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa moralitas itu fleksibel, tergantung konteks dan kepentingan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kompas moral yang jelas, dan pelanggaran menjadi bahasa umum yang dipahami semua orang, meski tidak pernah diakui secara terbuka.
Keseimbangan yang Salah Kaprah
Argumen “keseimbangan” dalam narasi “neraka sepi” sebenarnya adalah kesalahan logika. Keseimbangan moral tidak dicapai dengan mempertahankan dosa, melainkan dengan menegakkan keadilan dan memperbaiki sistem yang mendorong pelanggaran. Jika neraka sepi karena semua orang baik, itu justru tanda masyarakat yang sehat, bukan krisis kosmis. Masalahnya bukan pada terlalu sedikitnya penghuni neraka, tetapi pada terlalu banyak alasan untuk membenarkan pelanggaran.
Keseimbangan yang sebenarnya adalah antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Ketika keseimbangan ini terganggu, yang muncul bukan harmoni, melainkan chaos yang dibungkus dengan narasi pseudo-filosofis. Pernyataan “neraka sepi” mungkin terdengar bijak di permukaan, tetapi sebenarnya adalah pelarian dari tanggung jawab moral yang sejati.
Untuk mengatasi paradoks ini, masyarakat perlu membangun kembali legitimasi norma sosial melalui konsistensi, keadilan, dan transparansi. Aturan harus ditegakkan secara adil, tanpa pengecualian, agar masyarakat percaya bahwa norma bukan sekadar formalitas. Otoritas harus menunjukkan kredibilitas melalui tindakan, bukan hanya retorika. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan benar-benar berlaku untuk semua, maka kepatuhan akan tumbuh bukan karena takut, tetapi karena keyakinan.
Pendidikan moral juga perlu ditekankan, bukan sebagai hafalan norma, tetapi sebagai pemahaman mengapa norma itu penting. Generasi muda harus diajarkan bahwa pelanggaran bukan tanda kecerdasan atau realisme, melainkan kegagalan karakter. Mereka perlu memahami bahwa keseimbangan sejati dicapai ketika semua orang berkontribusi pada kebaikan bersama, bukan ketika sebagian orang diizinkan melanggar dengan alasan “keseimbangan”.
Menutup Neraka dengan Kebaikan
Pada akhirnya, pertanyaan “kalau semua orang baik, neraka sepi?” seharusnya dijawab dengan tegas: ya, dan itu justru yang kita inginkan. Neraka yang sepi bukan tanda ketidakseimbangan, melainkan bukti bahwa masyarakat berhasil menegakkan moralitas dan keadilan. Tidak ada kebutuhan kosmis untuk mengisi neraka; yang ada adalah kebutuhan manusia untuk hidup dalam tatanan yang adil, di mana norma dihormati bukan karena takut, tetapi karena diyakini.
Paradoks legitimasi pelanggaran hanya akan terus berulang jika kita membiarkan narasi-narasi seperti “neraka sepi” menjadi alasan untuk menormalisasi ketidakpatuhan. Saatnya kita menolak logika yang membungkus pelanggaran sebagai keharusan, dan mulai membangun budaya di mana kebaikan bukan pilihan, melainkan standar. Karena pada akhirnya, neraka yang sepi bukan masalah—yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu nyaman dengan alasan untuk melanggar. *
