Ribuan warga mengepung rumah pribadi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menuntut yang bersangkutan mundur.
JAKARTA (wartadigital.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk segera berbenah agar tidak senasib seperti Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang diserbu rumah kediamannya oleh ratusan ribu massa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahnya.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan, peristiwa di Sri Lanka harus menjadi perhatian serius bagi Jokowi. Kata dia, rakyat kalau sudah tidak tahan dengan keadaan akan melakukan seperti yang terjadi di Sri Lanka terhadap Presiden Jokowi.
“Tentu tidak diharapkan semua pihak, namun yang terjadi di Sri Lanka merupakan salah satu bentuk kekacauan yang disebabkan oleh adanya salah urusnya negara oleh penguasa di Sri Lanka,” ujar Saiful, Minggu (10/7/2022).
Sehingga, kata Saiful, kejadian di Sri Lanka tersebut harus menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi. Karena jika tidak, maka kejadian di Sri Lanka juga akan terjadi di Indonesia. “Banyaknya utang Indonesia harus ada evaluasi bagi pemerintahan Jokowi, apalagi dengan mahalnya harga makanan pokok yang semakin menyulitkan rakyat. Jangan sampai kejadian di Sri Lanka menjadi acuan publik dalam bertindak, pemerintah harus segera berbenah jika tidak ingin kejadian di Sri Lanka terjadi di Indonesia,” pungkas Saiful.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan, peristiwa yang dialami Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan selalu membela kepentingan oligarki yang menempel pada kekuasaannya.
Indikatornya, kata Satyo ada yakni akibat syahwat berutang yang tidak kurang-kurang lalu membuat laju inflasi tidak terbendung yang pada akhirnya membuat negara bangkrut akibat malfungsi instrumen politik pada kekuasaan.
“Maka sangat mungkin tragedi dari Sri Lanka dan pembunuhan politik seperti di Jepang bisa saja terjadi di mana pun tidak terkecuali di Indonesia,” ujar Satyo, Minggu (10/7/2022).
Satyo menilai, ketika rasa frustasi masyarakat memuncak dan tidak terselesaikan secara berulang, maka pada titik klimaksnya akan terjadi pembangkangan sipil. “Parameternya sudah terjadi di Indonesia, di mana kelangkaan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hukum yang tidak adil dan sumber kekuasaan serta sumber-sumber produksi dan ekonomi di tangan kekuasaan segelintir orang yang berwatak neoliberal sekaligus bagian dari oligarki,” kata Satyo.
Apalagi kata Satyo, dalam interaksi sosial “common sense” dijungkirbalikkan faktanya oleh para serdadu buzzer bentukan kekuasaan di jagad media sosial karena para buzzer kerap “kebal” dari jangkauan aparat penegak hukum.
“Zaman post truth menemukan akselerasinya di Indonesia ketika politik identitas justru diproduksi oleh buzzer yang dikendalikan oleh sumber-sumber kekuasaan karena memiliki segala resources,” pungkas Satyo. rmo, ins