JAKARTA (wartadigital.id) – Utang negara sudah makin membengkak, mencapai Rp 7.000 triliun lebih. Fakta capaian utang di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mendapat respons dari berbagai kalangan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Al Washliyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution kembali menegaskan bahwa dengan jumlah utang sebesar itu makin menguatkan alasan agar pembangunan proyek Ibukota Negara (IKN) di Penajem Pasir Utara Kalimantan Timur harus dibatalkan.
“PP HIMMAH menolak pemindahan IKN karena pemerintah sampai hari ini terus memperbesar utang yang akan berdampak dengan rakyat,” jelas Abdul Razak, Minggu (3/4/2022).
Razak menambahkan,kondisi negara saat ini sudah darurat. Jumlah utang yang mencapai Rp 7.000 triliun mengakibatkan krisis ekonomi makin luas dan mendalam.
“Harga pangan naik, pajak naik sementara kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid 19 saat ini masih belum selesai ditambah lagi ini,” demikian kritikan Razak.
Dengan kondisi ini, dia mendesak agenda nasional yang akan memulai proyek pembangunan Ibukota Negara yang dimulai tahun ini sebaiknya dibatalkan.
Ia mengaku khawatir kalau dalam kondisi seperti saat ini IKN tetap dilanjutkan maka negara semakin hancur. Ia mengaku khawatir akan terjadi gejolak sosial. “Apabila terus begini, gejolak sosial akan timbul,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi di laman APBN KiTa Kementerian Keuangan, data terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun. rmo