SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak segenap pejabat pelayan publik di Jatim untuk memberseiringkan kerja-kerja konseptual di bidang birokrasi dengan kecerdasan spiritual.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/3/2023).
“Kerja-kerja konseptual dan kecerdasan spiritual ini harus saling berseiring. Dalam forum ini mari kita bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus diberseiringi juga dengan kecerdasan spiritual,” ungkapnya.
Pertama, ia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayan publik adalah Khodimul Ummah atau pelayan masyarakat. Untuk menjadi pelayan masyarakat maka yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas melainkan juga integritas dan hati yang ikhlas.
“Dan yang ingin saya tekankan, melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan, tapi juga tugas kemanusiaan dan bahkan tugas hambah Allah sebagai kholifah fil ardh sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah ,” ungkap Khofifah.
Ia kemudian memberikan contoh sederhana terkait keberseiringan antara kerja konseptual dan kecerdasan spiritual. Yaitu memberikan pelayanan dan tidak menyulitkan urusan masyarakat sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaanm
Khofifah lalu menukil hadist yang menyatakan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.
Khofifah menyampaikan bahwa hadits itu merupakan imbauan yang jelas bagi para pelayan publik termasuk ASN untuk tidak mempersulit urusan masyarakat. Karenanya, ia berharap agar para ASN dapat bekerja lebih efektif dan cepat dalam menjalankan tugasnya.
“Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menyulitkan urusan masyarakat. Siapa yang memudahkan urusan masyarakat maka semoga yang di langit memudahkan urusan kita semua. Sayangi yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangi kita. Berikan semua kemudahan pada yang menerima layanan kita maka kita akan dimudahkan,” katanya.
Lebih lanjut terkait peluncuran KIPP, Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim dapat selalu berkembang serta berinovasi. Terutama karena hal ini menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola serta produktivitasnya.
Dalam arahannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Dia menyampaikan bahwa Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. Dimana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
“Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai,” ucapnya.
Azwar Anas mengatakan bahwa problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dia mencontohkan, bahwa di KemenPANRB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB.
“Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85%. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” kata Azwar Anas.
Di akhir dia menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, mampu berdampak pada integrasi sistem.
“Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekali masukkan data dan bisa digunakan berulang,” sebutnya.
Harapannya jika memang ada 1 sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jawa Timur lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP pada 2022. hdi