JAKARTA (wartadigital.id) – Transaksi pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang selama ini dilakukan Garuda Indonesia diminta segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami meminta BPK melakukan audit terhadap semua transaksi yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi,” pinta Ketua Harian Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tomy Tampatty dalam keterangan tertulisnya dikutip redaksi, Sabtu (20/11/2021).
Tak hanya pengadaan pesawat, audit perlu dilakukan terhadap penunjukan langsung konsultan restrukturisasi Garuda saat ini. Surat permintaan audit forensik tersebut telah diserahkan ke BPK pada Kamis (18/11/2021) bernomor SKGA-6/279/XI/2021.
Di dalam surat tersebut, turut disertakan pernyataan mantan Komisaris Garuda mengenai adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan pesawat dan pengadaan konsultan restrukturisasi pada 2020 yang mencapai Rp 800 miliar.
Jika terindikasi adanya praktik rasuah, serikat berharap kasus tersebut segera diproses dan ditindaklanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Siapa pun yang terbukti harus dihukum mati dan disita kekayaannya untuk menambah modal penyelamatan kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia,” demikian keterangan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia.
Untuk diketahui harga sewa armada pesawat yang ditetapkan perusahaan penyewa atau lessor kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tercatat paling mahal di dunia.
Menurut Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, nilai harga sewa armada pesawat yang diberikan lessor kepada Garuda Indonesia bukan main mahalnya, karena mencapai 60 persen. Meski demikian, harga sewa tersebut tetap disetujui oleh dua mantan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, yakni Emirsyah Satar dan Ari Askhara. “Kita tahu bahwa Garuda Indonesia kondisinya seperti ini karena penyewa pesawat ugal-ugalan di masa yang lalu, dan ini dari Dirut-nya, karena mereka setuju menyewa pesawat dengan harga mahal,” ujar Arya, Kamis (10/6/2021).
Pemegang saham mencatat, ada beberapa penyebab utama maskapai penerbangan nasional di ambang kebangkrutan, di antaranya akibat harga sewa pesawat yang mahal. Arya menuturkan, dari 36 lessor yang menjadi mitra Garuda,sebagian memasang harga sewa pesawat mahal dan sebagian lainnya terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya.
Selain itu, pengelolaan pesawat Garuda Indonesia oleh manajemen sebelumnya juga tidak efisien. Arya menyebut, ada beragam jenis pesawat yang dimiliki Garuda yang pengelolaannya tidak efisien, misalnya, Boeing 737-777, A320, A330, ATR, Bombardier, padahal harga sewa yang dikeluarkan cukup tinggi.
Selain biaya sewanya mahal, Garuda Indonesia juga tidak bisa membatalkan kontrak, dan wajib membayar penuh hingga habis waktu sewa, meskipun pesawat tidak digunakan. Semua itu, tertuang dalam kontak yang disetujui mantan dirut Garuda Indonesia.
“Bayangkan, dalam isi kontrak saja, kalau dibatalkan kontraknya oleh Garuda, maka wajib membayar penuh hingga habis batas waktu. Jadi baik itu dihentikan atau tidak dihentikan, tetap bayar. Garuda juga menyewa beragam jenis pesawat Airbus banyak jenisnya, tapi pengelolaannya tidak efisien,” tutur dia.
Meski begitu, Arya menegaskan, tidak memiliki pilihan lain selain melakukan restrukturisasi guna menyelamatkan bisnis perusahaan pelat merah tersebut. Jumlah utang perseroan saat ini diperkirakan terus bertambah hingga mencapai angka Rp 70 triliun. rmo, set