wartadigital.id
Headline Nasional

Lapas Over Kapasitas, Yasonna Sebut Pemicunya Tahanan Narkotika

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Lapas Kelas 1 Tangerang, Rabu (8/9/2021).

 

JAKARTA (wartadigital.id)  – Permasalahan over kapasitas Lapas kembali mencuat pasca kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang Rabu (8/9/2021) dini hari.  Sebanyak 41 narapidana di lapas tersebut tewas dan puluhan napi luka-luka dalam insiden tersebut. Lapas Kelas 1 Tangerang yang idealnya dihuni 900 narapidana, saat kejadian dihuni 2.069 napi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly menyebut masalah over kapasitas  Lapas  merupakan permasalahan klasik. Dan pemerintah terus mengupayakan upaya jangan pendek dan jangka panjang untuk mengurangi dampak over kapasitas di dalam lapas.

“Permasalahan kita adalah tindak pidana nakotika yang mewakili lebih 50 persen over kapasitas di seluruh Lapas di Indonesia, maka penanganannya adalah penanganan narkotika,” kata Yasonna dalam jumpa pers di Lapas Kelas 1 Tangerang, Rabu (8/9/2021).

Yasonna mengaku tengah melakukan berbagai upaya mengatasi masalah over kapasitas di dalam Lapas, di antaranya dengan mengajukan revisi UU Narkotika yang dianggap menjadi penyebab kapasitas Lapas menjadi penuh. Revisi UU Narkotika ini, katanya, sudah masuk prolegnas, tinggal dibahas di DPR.

“Contoh, pemakai (narkoba), kita berharap supaya direhab, strateginya begitu, kalau semua dimasukkan di Lapas nggak muat. Diperkirakan ada lebih 4 juta pemakai narkoba, kalau ditangkapi semua seperti sekarang saja 270 ribu isi Lapas kita sudah mabok kepayang nggak mampu,” ujar Yasonna.

Dijelaskan Yasonna tidak mungkin membangun Lapas dengan kecepatan perkembangan pertumbuhan kejahatan narkotika, karena bangun Lapas bukan harga yang murah, tidak seperti bangun sebuah rumah, harus temboknya padat, selnya. Satu lapas (kapasitas) 1.000 sekitar 100 (miliar) lebih,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Yasonna, pencegahan over kapasitas juga dilakukan dengan cara menggeser atau redistribusi napi di lapas yang padat ke lapas yang tidak padat. “Tapi itu pun sudah dilakukan berkali-kali redistribusi di beberapa tempat, akhirnya padat,” ungkapnya.

Selanjutnya, menteri asal PDI Perjuangan itu mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi di rumah bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan, dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Kebijakan ini diklaim Yasonna cukup mengurangi jumlah warga binaan di dalam Lapas walaupun tidak signifikan mengatasi over kapasitas.  “Dulu saya dikritik habis-habisan, walau saya dapat penghargaan dari PBB tentang kebijakan itu, saya sampaikan dalam konferensi di Tokyo untuk mencegah penyebaran Covid dalam Lapas. Itu juga mengurangi lumayan,” terang Yasonna.

Selain itu, Yasonna juga menekankan kepada aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan, agar para tahanan yang belum diputus inkracht tidak dieksekusi ke dalam Lapas. Menurutnya, hal ini membuat tekanan Polda, Polres dan Kejaksaan karena jumlah tahanan mereka meledak.

“Saya bilang kepada beberapa Kapolda yang telepon saya, kalian itu baru beberapa bulan katakanlah satu terakhir mengalami over kapasitas, kami bertahun-tahun mengalami over kapasitas, itu masalah klasik, hulunya yang harus diperbaiki itu strategi regulasi jangka panjang,” tegasnya. viv, cik

Related posts

30 Kabupaten/Kota di Jatim Nol Kematian

redaksiWD

Eri Dampingi Risma Serahkan Bantuan 105 Tablet ke Siswa Tak Mampu di Eks Lokalisasi Dolly

redaksiWD

Pejabat Kementan Gunakan Seragam Loreng Nasdem, Legislator Demokrat Minta UU ASN Ditegakkan

redaksiWD