wartadigital.id
Headline Surabaya

Pembukaan Latpimnas II, Gubernur Khofifah Minta Pejabat Tinggi Pratama Kerja Cepat, Detil dan Presisi Tinggi

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi, Senin (22/2/2021).

 

SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kepada para Pejabat Tinggi Pratama untuk dapat bekerja secara lebih cepat, detil dan lebih presisi agar kualitas pekerjaan atau output yang dihasilkan bisa lebih signifikan dan  tepat sasaran kepada masyarakat.

“Ini adalah PR kita, yang harus melakukan serangkaian inovasi di semua lini instansi masing masing. Untuk dapat bekerja dengan cepat, detil serta presisi yang tinggi mengacu kepada seluruh proses perencanaan yang telah disepakati,” ungkapnya saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Latpimnas ) Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi, Senin (22/2/2021).

Di mana, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 berjumlah sebanyak 60 orang. Dengan rincian, dari Instansi Kejaksaan Agung RI 6 orang, Kemendagri 1 orang, Pemprov Jatim 7 orang, Pemprov Kalbar 3 orang, Kab/Kota di Provinsi Jatim 24 orang, dan Kab/Kota di Luar Jatim 19 orang.

Khofifah menjelaskan, bekerja cepat dan detil disertai dengan presisi yang tinggi saat ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh para pimpinan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama agar setiap program yang akan dilaksanakan dapat tercapai sesuai perencanaan yang ada.

Menurutnya, saat ini banyak dari para Ka OPD atau Pejabat Tinggi yang  bekerja cepat tetapi kurang  detil . Terkadang, kita merasa sudah bekerja cepat namun orang lain telah lebih dahulu bekerja melompat. Begitu juga ketika ingin melompat, namun di sisi lain telah ada yang lebih jauh melangkah bahkan sudah menggunakan artificial intelegence.

“Saya ingin kita bersama melakukan evaluasi , jika para Ka OPD dan para Pejabat Tinggi Pratama  mampu bekerja secara cepat dan bekerja secara detil serta presisi yang tinggi bisa dibayangkan produktivitas pembangunan kita akan melompat signifikan. Untuk itu, Latpimnas kita saat ini harus bisa membentuk para pemimpin perubahan yang dapat bekerja secara cepat, detil disertai presisi yang tinggi,” tegas Khofifah.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, meskipun perencanaan dilakukan oleh jajaran eselon IV dan III akan tetapi para eselon II juga harus menguasai. “Kerja teknis bisa dikerjakan oleh para eselon III dan  IV, akan tetapi kerja detil dalam presisi yang tinggi menjadi tanggung jawab para kepala OPD atau eselon II tegasnya.

Ia mengingatkan, para pimpinan eselon II dalam menjalankan program di masing masing dinasnya jangan membebankan pekerjaan hanya bertumpu kepada digital system atau Informasi Teknologi (IT) semata. Keberadaan digital sistem harus mendukung inovasi dan kemampuan para pimpinan tinggi di masing masing intansi yang ada.

“Saya melihat, terdapat kecenderungan bekerja tidak dengan detil banyak dilakukan di banyak lini, sektor dan instansi. Ini PR kita bersama karena Bapak Presiden merupakan figur pemimpin  yang detil. Provinsi kita membutuhkan kecepatan inovasi yang harus dilakukan dengan detil agar menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan. Saya melihat proses ini banyak diserahkan kepada digitalisasi sistem sehingga dianggap sesuatu yang final tanpa recek,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, bahwa di masa pandemi Covid-19, pemerintah terus mencari formulasi yang tepat agar dapat mengelola manajemen krisis sehingga urusan ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara seimbang.

Untuk itu, sinergitas bersama seluruh tiga pilar baik pemerintah TNI dan Polri harus dilaksanakan secara kontinue. Sinergitas yang dilakukan disetiap daerah akan mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sekaligus membangkitkan ekonomi kita.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr Basseng M.Ed mengatakan, kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II berubah sejak tahun 2019.

Perubahan tersebut diantaranya terdapat agenda Aktualisasi Kepemimpinan yang merupakan muara dari seluruh agenda sebelumnya. Nantinya, kurikulum yang ada akan diarahkan untuk menghasilkan sosok pemimpin perubahan strategis.

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan PKN Tk  II ini nantinya, para peserta akan dibekali ilmu selama kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu dan seluruh peserta PKN Tingkat II akan bergabung dalam sebuah komunitas pembelajaran (learning community).

Ia mengungkapkan, penyelenggaraan PKN Tk. II merupakan pelatihan pembaharuan, dimana pembelajaran tidak hanya dilakukan di kampus secara klasikal dan distance learning (pembelajaran jarak jauh) tapi juga kegiatan dilakukan di masing masing instansi (off campus/work from home).

“Seluruh peserta akan menyusun dan mengimplementasi proyek perubahan sebagai sebuah tahapan yang harus dilalui peserta pelatihan untuk menunjukkan kompetensinya. Utamanya, terkait peranan para peserta sebagai pemimpin birokrasi, sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai pemimpin strategis, yang harus mampu menjabarkan sekaligus menetapkan strategi kebijakan di setiap instansinya dan memimpin implementasi strategi kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Jatim Aries Agung Paewai SSTP, MM melaporkan pada tahun 2021 BPSDM Jatim menyelenggarakan kurang lebih 400 kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi ASN.

Dari 400 kegiatan pelatihan tersebut akan terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain, pelatihan kompetensi teknis sebanyak 11 kegiatan, pelatihan kompetensi dasar dan manajerial 327 kegiatan, pelatihan kompetensi fungsional sebanyak 10 kegiatan dan kegiatan berbasis webinar sebanyak 24 kegiatan serta ditambah uji sertifikasi.

Aries mengatakan, untuk PKN II dan Angkatan II mengambil tema strategi pemulihan ekonomi nasional era adaptasi kebiasaan baru dan manajemen bencana.

“Khusus pada hari ini, sebanyak 60 peserta akan mengikuti pelatihan PKN yang mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021-16 Juni 2021 yang tersebar dari berbagai intitusi maupun provinsi di seluruh Indonesia. Para peserta juga akan menempuh metode pembelajaran blended learning yakni Metode klasikan selama 12 hari, Distance Learning (89 hari) hingga seminar rancangan proyek perubahan hingga presentasi dari proyek perubahan masing masing peserta,” tutupnya. ttw

 

Related posts

Memasuki Ramadan 2021, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Masyarakat Jatimbalinus Aman

redaksiWD

ITS Siap Juarai RoboCup 2021 Worldwide

redaksiWD

24 Mei 2021, Pemkab Mojokerto Terapkan Pembelajaran Tatap Muka

redaksiWD