wartadigital.id
Headline Nasional

Mahfud Bongkar Modus TPPU, Judi di Singapura hingga Tukar Koper di Pesawat

Istimewa
Mahfud MD

 

JAKARTA (wartadigital.id) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar berbagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mahfud yang juga Ketua komite koordinasi nasional pencegahan pemberantasan TPPU mengatakan, sering kali pelaku mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa dan ditukar di Singapura.

“Orang korupsi itu Pak, menurunkan uang dari bank Rp 500 miliar dibawa ke Singapura ditukar dengan uang dolar,” kata Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Setelah itu, kata Mahfud, pelaku menyebut uang tersebut merupakan hasil judi di Singapura. “Dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara,  itu pencucian uang, Pak,” katanya.

Bahkan, kata Mahfud, ada modus tukar koper isi uang di pesawat. “Jangan dari orang bawa koper, satu kopernya isi kertas, satu kopernya isi uang ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi,” ucapnya.

Untuk itu, Mahfud MD meminta DPR untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Belanja Uang Tunai. Sebab, kata Mahfud, hal tersebut dapat mencegah korupsi dan TPPU.

“Sulit berantas korupsi itu, tolong undang-undang perampasan aset didukung pak, tolong juga batasan belanja uang kartal didukung,” pungkas dia.

Mahfud MD membagi ke tiga kelompok terhadap laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Libatkan 491 Entitas ASN Kemenkeu

Di hadapan Komisi III DPR RI, Mahfud MD membagi ke dalam tiga kelompok terhadap laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun.

Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nilai transaksi di kategori pertama itu adalah sebesar Rp 35.548.999.231.280. Transaksi tersebut melibatkan 461 entitas dari ASN, 11 entitas dari ASN kementerian atau lembaga lain, dan 294 entitas berasal dari non ASN.

“Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi XI menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun,” ujar Mahfud.

Kategori kedua adalah transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pegawai lain. Nilai transaksi di kategori tersebut sebesar Rp 53.821.874.839.402 triliun.

Nilai transaksi tersebut melibatkan 30 entitas dari ASN Kemenkeu. Selanjutnya dua ASN dari kementerian lembaga lain, dan 54 non ASN .

Kategori terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. Nilai transaksinya sebesar Rp 260.503.313.306. Nilai tersebut hanya melibatkan 222 entitas dari non ASN. “Sehingga jumlahnya sebesar 349 triliun, fix,” tegas Mahfud.

Dari data yang disampaikan Mahfud itu, total melibatkan 1.074 entitas. Dari 1.074 entitas tersebut, 491 di antaranya merupakan ASN Kemenkeu. Lanjutnya, data tersebut merupakan agregat dugaan TPPU dari 2009 sampai 2023. Idx, ins

Related posts

Haul Bung Karno, Eri Cahyadi Kumandangkan Yasin dan Tahlil bersama Warga Surabaya

redaksiWD

Include, Startup Solusi Downtime Mesin Besutan Mahasiswa ITS

redaksiWD

2024 Siap Punya Rumah, Begini Kiatnya

redaksiWD