wartadigital.id
Nasional

Pembangun Beach Club Milik Raffi Ahmad di Gunungkidul Ditolak Warga

Istimewa
Raffi Ahmad

 

JOGJAKARTA (wartadigital.id) –  Kabar bahwa Raffi Ahmad akan membangun beach club di daerah Gunungkidul sudah berembus sejak tahun lalu dan mendapat pertentangan cukup keras dari WALHI Jogjakarta.

Pada pertengahan tahun 2024 ini, kabar tentang beach club Raffi Ahmad di daerah Gunungkidul kembali mencuat ke publik dengan adanya petisi online di situs change.org. Petisi tersebut menentang pembangunan beach club yang diklaim akan menjadi yang terbesar di Indonesia.

Sampai saat ini, petisi tersebut sudah diteken lebih dari 35 ribu orang. Petisi tersebut dibuat oleh Muhammad Raafi dengan judul ‘Tolak Pembangunan Resort Raffi Ahmad di Gunungkidul!.’

Raafi menjelaskan menolak beach club yang direncanakan akan dibangun Raffi Ahmad dengan alasan proyek pembangunannya masuk dalam kawasan lindung geologi Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu yang seharusnya tidak boleh dibangun apa-apa. “Kata WALHI Jogja, dampak negatif pembangunan resort di Gunungkidul berupa  kekeringan, krisis air bersih, kerusakan karst, serta banjir dan longsor,” ujar Raafi dalam petisinya.

Sebagai warga Jogjakarta, Raafi melihat Gunungkidul sekarang ini sudah mulai krisis air. Jika resort milik Raffi Ahmad benar-benar dibangun, dia pun membayangkan akan semakin parah krisis air di sana.  “Kok bisa sih Bupati Gunungkidul Sunaryanta kasih izin bangun resort? Padahal kata WALHI Jogja, proyek itu belum ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) nya,” tuturnya.

Lebih lanjut Raafi menyatakan, pembangunan resort milik Raffi Ahmad tidak mungkin menguntungkan masyarakat luas di sana. Justru yang diuntungkan dalam pembangunan ini adalah investor dan pengusaha. “Masyarakat cuma dapat yang nggak enaknya saja. Makanya lewat petisi ini, saya meminta rencana pembangunan proyek resort dan beach club di Gunungkidul dibatalkan,” ujarnya..

“Saya juga meminta Bupati Gunungkidul Sunaryanta untuk memperketat pemberian izin hotel dan resort. Apalagi yang mau dibangun di kawasan bentang alam karst yang harusnya dilindungi,” imbuhnya. jpc

Related posts

Dugaan Said Didu Terbukti, Ratusan Triliun Duit JHT Milik Buruh Dipakai Pemerintah Melalui Skema SUN

redaksiWD

Tak Punya Legal Standing, Harusnya MK Tak Terima Gugatan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres yang Diajukan PSI

redaksiWD

Soal Utang Politik Anies, Cara Elite Hantam Lawan Politik

redaksiWD