Langkah Jokowi manuver turun gunung menyokong Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memantik sorotan tajam publik.
JAKARTA (wartadigital.id) -Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memilih turun gunung menyokong Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memantik sorotan tajam. Publik dinilai bakal makin kritis membaca arah manuver mantan penguasa RI-1 tersebut.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai, taji Jokowi tidak akan keluar secara maksimal jika hanya “numpang nama” tanpa memegang kendali penuh di PSI. “Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum,” ujar Saiful, Minggu (28/6/2026).
Dalam kalkulasi politik praktis, kata Saiful, posisi simbolis semacam itu jelas tidak akan cukup kuat untuk menggebrak dan menggerakkan mesin partai secara signifikan di lapangan. “Maka wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional,” cetusnya.
Lebih lanjut, Saiful melihat langkah turun gunung yang dilakoni Jokowi belakangan ini justru berpotensi memicu mosi tidak percaya di tengah masyarakat, terlebih jika manuver tersebut miskin substansi dan target politik yang jelas. “Di titik ini, muncul kesan bahwa langkah ‘turun gunung’ ini setengah hati. Terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun juga terlalu kabur jika tidak disertai tujuan politik yang jelas,” urai Saiful.
Ia mengingatkan, pemilih hari ini sudah semakin cerdas dan tidak lagi mempan disuapi narasi-narasi normatif. Publik menuntut transparansi arah politik pasca-istana. “Tanpa itu, setiap langkah politik (Jokowi) akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni,” tegasnya.
Efek domino dari manuver ini, menurut Saiful, tidak hanya akan menggerus reputasi personal Jokowi semata, melainkan juga bakal merusak preseden dan standar etika politik pasca-kekuasaan di Tanah Air.
Sebagai figur yang pernah memimpin negara, Jokowi harusnya mampu memberikan impresi yang anggun dan berwibawa saat melepaskan takhta kekuasaan, bukan justru terkesan enggan menjauh dari pusaran instabilitas partai. “Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan: ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?” sindirnya.
Dukungan Jokowi Bukan Jaminan PSI Jadi Partai Besar
Pengamat politik Nurul Fatta menilai paartai politik yang ingin berkembang menjadi kekuatan besar tidak cukup hanya mengandalkan figur populer. Dibutuhkan sedikitnya enam modal utama agar mampu bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Nurul Fatta saat menyoroti peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai beredarnya dukungan politik dari mantan Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Nurul Fatta, setiap partai yang ingin menjadi partai besar harus memiliki enam modal utama, yakni modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik. “Partai politik yang ingin tumbuh menjadi partai besar harus memiliki sedikitnya enam modal utama, yaitu modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik,” kata Nurul Fatta, Minggu (28/6/2026).
Ia menilai PSI masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi berpotensi menjadi nilai tambah yang signifikan bagi partai tersebut. “PSI memang masih menghadapi tantangan dalam memperkuat modal organisasi hingga ke akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi jika benar memberikan dukungan politik yang signifikan berpotensi menjadi penguat modal simbolik sekaligus modal politik bagi PSI,” ujarnya.
Meski demikian, Nurul Fatta mengingatkan bahwa kehadiran Jokowi tidak otomatis menjamin peningkatan elektoral PSI. Menurutnya, modal politik dan simbolik tersebut harus diikuti dengan penguatan internal partai. “Tantangan berikutnya adalah bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi penguatan organisasi, perluasan basis sosial, dan peningkatan elektoral,” pungkasnya. rmo
