KOTA PROBOLINGGO (wartadigital.id) – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat Pendapatan Asli Aaerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi sektor usaha guna mendukung program pemerintah pusat.
“Kami menilai sejumlah arahan strategis Presiden memiliki relevansi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam mendorong efisiensi anggaran dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah,” kata Walikota Probolinggo Aminuddin usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI yang disiarkan secara daring dari Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Setelah menyimak arahan strategis dari Presiden terkait tata kelola pemerintahan di Kota Probolinggo, Aminuddin mengatakan bahwa pentingnya meningkatkan efisiensi anggaran serta memperkuat pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sektor usaha.
Ia juga menyoroti peran vital BUMN dan BUMD sebagai penggerak perekonomian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di daerah. “Transformasi itu didukung oleh regulasi yang sedang disusun untuk memperkuat landasan hukum badan usaha di tingkat daerah,” katanya.
Menurutnya, berbagai kebijakan strategis yang menjadi arahan pemerintah pusat harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan penguatan efisiensi anggaran, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta pemberdayaan badan usaha harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. “Seluruh kebijakan strategis itu harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat agar berjalan lancar,” ujarnya.
Melalui penguatan tata kelola dan pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang semakin kokoh, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Ia mengungkapkan, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 265,58 miliar, dan hingga Juli 2026, realisasi penerimaannya telah mencapai Rp 131,31 miliar atau sekitar 49,44% dari total target anggaran tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah kebijakan strategis lainnya, mulai dari hilirisasi, penguatan BUMN, pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perlindungan sosial, kesehatan, pelayanan publik, pertahanan, hingga politik luar negeri Indonesia. her
