wartadigital.id
Headline Madura

Ratusan Massa dari AMS Desak Bupati Sampang Cabut Perbup tentang Pilkades 2025

Massa AMS menggelar aksi demo di depan pendopo Kabupaten Sampang, Rabu (6/10/2021).

 

SAMPANG (wartadigital.id)  – Ratusan massa yang menamakan AMS ( Aliansi Masyarakat Sampang) menggelar aksi demo di depan pendopo Kabupaten Sampang, Rabu (6/10/2021).

Aksi damai ini menuntut Bupati Sampang mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang. Merujuk Perbup itu Pilkades serentak di Sampang diundur pada 2025. Seharusnya Pilkades serentak di  111 desa digelar 17 Juli 2021. AMS menilai pengunduran hajatan 2025 karena alasan pandemi Covid 19 adalah mengada-ngada.

Korlap Aksi Demo Rolis Sanjaya saat orasi mengatakan Pilkades Sampang jangan diundur terlalu lama karena alasan pandemi Covid-19. “Saya siap mati demi memperjuangkan demokrasi masyarakat Sampang. Saya bersedia menunggu sampai kapanpun dan berharap Bupati Sampang bersedia menemui kami dan berdialog,” katanya.

Sayangnya ditunggu beberapa lama, Bupati Sampang tak tampak menemui peserta demo.  Informasi yang diterima para demonstran, Bupati Sampang saat itu lagi kunker ke Jakarta. Yang datang menjumpai para demonstran adalah beberapa utusan dan staf ahli dari Pemkab Sampang.

“Saya tidak percaya kalau Bupati Sampang saat ini berada di Jakarta, untuk itu kami menunggu kedatangan Bupati Sampang sampai kapanpun dan menginginkan ada dialog,”tambahnya.

Untuk diketahui Pemkab Sampang  menunda pelaksanaan Pilkades serentak di 111 desa yang rencananya akan digelar pada 17 Juli 2021 yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu, dengan alasan lonjakan kasus Covid-19.

Sekda Kab Sampang Yuliadi Setiawan menjelaskan penundaan Pilkades serentak di Sampang hingga 2025, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang.

Landasan hukum penundaan Pilkades serentak di Kota Bahari ini UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015, dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014, Permendagri Nomor 65 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. “ini adalah keputusan terbaik yang dilakukan Bupati Sampang, demi untuk melindungi warga Sampang dari Covid-19,” ujarnya beberapa waktu lalu. jok

Related posts

Tak Semua Guru Besar UGM Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipali

redaksiWD

Setelah Jokowi, BEM UI Lanjut Kritik Ketua KPK Firli Bahuri

redaksiWD

IKA hingga Perwakilan Wisudawan asal Yaman Ucapkan Pesan Kasih pada Ortu

redaksiWD