wartadigital.id
Headline Pantura

Ribuan Warga Lamongan Terancam Tak Terima BPNT

Kepala Dinas Sosial Lamongan Moh Kamil

LAMONGAN (wartadigital.id) – Ribuan warga keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lamongan, terancam tidak bisa menerima paket bantuan sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, dalam peraturan Kemensos, KPM harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektronik) yang sudah terkoneksi langsung dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Dinas Sosial Lamongan Moh Kamil mengungkapkan, pada kenyataannya, rata-rata KPM masih mengunakan data kependudukan yang lama. Mereka para KPM itu terancam tidak bisa menerima bantuan karena umumnya mereka masih menggunakan data kependudukan KTP elektronik yang lama. “Ada yang mengantongi data kependudukan ganda,” kata Kamil, Rabu (26/5/2021).

Jadi, masih kata Kamil, ada warga KPM di Lamongan ini memiliki KTP ganda di Surabaya dan Lamongan, inilah yang kemudian harus dibenahi dan jumlahnya ada 18 ribu KPM yang masih dalam proses perbaikan.

Sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, jadi KPM yang nantinya mendapatkan program bantuan BPNT harus memiliki e-KTP yang terkoneksi dengan Kementerian Disdukcapil. Mereka yang masih mengunakan data kependudukan yang lama dipastikan tidak akan dapat bantuan tersebut.

Aturannya dari kementerian seperti itu, makanya ia minta KPM yang sebelumnya menerima agar memperbaiki data yang menjadi syarat menerima bantuan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan, sudah melakukan beberapa langkah agar 18 ribu KPM bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan telah meminta bantuan kepada perangkat desa agar mau membantu menguruskan data kependudukan yang baru.

Untuk membantu ribuan KPM tersebut, ketua TKSK dan pendamping PKH sudah juga sudah kerahkan ke lapangan untuk menanganinya. Ia berharap, meski dengan keterbatasan anggaran yang di Dinsos, akan mampu menyelesaikan data kependudukan ini.

Ditanya, jumlah warga Lamongan yang menerima bantuan, Kamil menyebutkan ada sebanyak 87 ribu KPM. “Dari Kemensos berjumlah 87 ribu KPM, sampai saat ini setelah dilakukan perbaikan kependudukan baru,” katanya.

Dari jumlah tersebut ada sebanyak 62 ribu yang sudah ber e-KTP baru. Pihaknya juga mengajukan lagi ke kementerian sosial sebanyak 7 ribu KPM. bun, cho

Related posts

Tinjau Pasar Tradisional, Khofifah Pastikan Stok Bahan Pokok di Jatim Aman Jelang Ramadan

redaksiWD

Terjun ke Dunia Politik, Jeje Govinda Disindir Ngurus Istri Aja Tak Bisa Kok Urus Rakyat

redaksiWD

Kabar Influencer Dapat Vaksin Ketiga, LaporCovid-19 Tegaskan Harus Diselidiki

redaksiWD