SURABAYA (wartadigital.id) – Pemkot Surabaya menggelar pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Walikota Surabaya, Senin (15/8/2022). Saat itu, para MKKS menyampaikan sejumlah usulannya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu oleh Pemkot Surabaya.
Pada kesempatan itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pertemuan kali ini untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur yang mana Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA Sederajat yang MBR dan berasal dari Surabaya atau KTP Surabaya.
Sebab, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP-nya, meskipun sudah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan juga Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) yang dikaver oleh Pemprov Jatim.
“SPP itu kan untuk peningkatan standar sekolah, sehingga akan berpengaruh pada besaran SPP per siswa. Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Bunda Gubernur Jatim bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Suroboyo supaya tidak keberatan membayar SPP-nya itu. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ,” kata dia.
Dalam pertemuan itu, Eri Cahyadi mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per-siswa. Lalu, sisanya yang belum terkaver akan bisa ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
“Akhirnya, dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot,” tegasnya.
Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan MKKS itu, Eri Cahyadi meminta pihak MKKS SMA/SMK negeri dan swasta untuk segera menyelesaikan standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat itu. Setelah itu selesai, Walikota Eri memastikan akan menyampaikan kepada Gubernur Jatim untuk bisa duduk bareng dan menyelesaikan ini secara bersama-sama.
“Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Bunda Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standar minimal sebuah sekolah SMA/SMK sederajat itu,” katanya.
Di samping itu, Eri Cahyadi juga memastikan bahwa pihaknya akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan dalam menyukseskan program bantuan biaya pendidikan ini. Sebab, dia tidak ingin setelah pemkot mengeluarkan bantuan ini, malah salah langkah.
“Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya,” tegasnya.
Jika semua proses ini selesai, Eri Cahyadi berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR itu. rya