wartadigital.id
Ekbis Headline

Sri Mulyani Harus Terbuka ke Masyarakat, Jelaskan Kemana Saja Aliran Distribusi Utang Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (wartadigital.id) – Aliran utang luar negeri yang menggunung harus bisa dipertanggungjawabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengurai secara detail penggunaannya pada publik.

Hal ini penting lantaran di saat sebelum pandemi pun utang Indonesia mengalami lonjakan tinggi dan di satu sisi pertumbuhan ekonomi merosot. “Malahan ada pandemi ini justru jadi justifikasi untuk terus memproduksi utang baru tanpa ada perubahan kebijakan progresif, kecuali memburu pajak hingga ke sembako rakyat dan bujuk rayu rencana rekapitalisasi dana wakaf dan lain-lain,” ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, gaya neoliberalis yang selalu diperlihatkan Sri Mulyani akan terus konservatif dalam menjalankan kebijakan.

Satyo tidak menampik bahwa semua negara terdampak pandemi dan perekonomian global mengalami kemunduran. Sehingga banyak negara juga memproduksi utang. Namun tentunya tidak semua negara bisa dianggap sama dalam posisinya terhadap utang. Yang menjadi persoalannya untuk Indonesia adalah sudah sejak lama perekonomian Indonesia dikendalikan teknokrat IMF WB, dan pandemi semakin mereduksi kekuatan ekonomi Indonesia yang semakin ‘terjerat’ dalam skenario utang jangka panjang dengan progresifitas yang cukup mengkhawatirkan.

“Kemenkeu mestinya juga harus terbuka kepada masyarakat ke mana saja aliran distribusi setiap utang yang diproduksi oleh pemerintah setiap tahunnya, yang berasal dari pinjaman atau penerbitan obligasi pemerintah dalam dan luar negeri,” pungkas Satyo.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021. Adapun jumlahnya turun Rp 109,14 triliun dalam sebulan terakhir dari Rp 6.527,29 triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun, jika dibandingkan Mei 2020, jumlah utang pemerintah naik Rp 1.159,58 triliun dari Rp 5.258,57 triliun atau 32,09 persen dari PDB. rmo

Related posts

Media Asing Soroti Penemuan Serpihan KRI Nanggala, Diprediksi Kapal Pecah Tak Kuat Menahan Tekanan Air

redaksiWD

Pertama di Jatim, Aplikasi PLN Mobile Hadir dengan Fitur Pasang Baru

redaksiWD

25 Kabupaten/Kota di Jatim Level 1 dan 13 Kabupaten/Kota Level 2

redaksiWD