SURABAYA (wartadigital.id) – Program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (Pasti) Tahun 2025 di Jawa Timur menunjukkan hasil menggembirakan. Evaluasi di Kabupaten Malang dan Ngawi mencatat penurunan signifikan angka stunting berkat kolaborasi lintas lembaga.
Christine Lora Egaratri, Program Lead Pasti Jatim dari Yayasan Cipta, memaparkan capaian utama berupa peningkatan status nutrisi balita. Cakupan penimbangan baduta di Posyandu mencapai 88,44% pada 2025.
“Keberhasilan ini didukung kelas makan dan edukasi Pos Gizi Dashat yang mendorong perubahan perilaku pengasuhan menjadi lebih sadar dan konsisten,” kata Christine, saat memaparkan kinerja program Pasti di Jawa Timur di Ruang LIBI 1 BKKBN Perwakilan Jawa Timur, Senin (27/4/2026).
Tak hanya itu, intervensi Pos Gizi Dashat (PGD) menunjukkan tingkat partisipasi tinggi, mencapai 98,4% di Malang dan 100% di Ngawi.
Pendampingan intensif oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) berhasil menjangkau 2.745 ibu hamil dan ibu/pengasuh baduta, dengan tingkat pengetahuan baik mencapai 97-98% terkait ASI eksklusif, MP-ASI, dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Sebanyak 80% ibu hamil KEK yang mengikuti PGD mengalami peningkatan berat badan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang telah berjalan. Ia mengingatkan bahwa kerja sama ini merupakan inisiatif bersama sejak Tahun 2023.
“Tahun 2023, Kemendukbangga/BKKBN mengadakan kerja sama dengan Yayasan Cipta. Kerja sama ini menginisiasi salah satu contoh tujuannya, yaitu saling berkomitmen dalam upaya percepatan dan pencegahan stunting, melalui Program PASTI. Awalnya ada 5 wilayah di Jawa Timur, kemudian menjadi 3 wilayah, yaitu Lamongan, Ngawi, dan Malang. Namun, pada tahun 2025 kemarin tinggal 2 wilayah karena Lamongan sudah berhenti sementara,” kata Sukamto.
Namun Sukamto menekankan, upaya ini bukan hanya tentang menurunkan angka stunting semata. “Alhamdulillah, angka stunting turun drastis. Bagus turunnya, luar biasa. Sampai di angka yang saya kira tidak salah seperti itu,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, prevalensi stunting di Jatim tahun 2024 lalu (hasil SSGI) yang tercatat sebesar 14,7%, jauh lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai 19,8%.
Namun, ia memberikan catatan penting, kebijakan fiskal dan evaluasi tidak hanya berfokus pada satu indikator. “Saya sampaikan juga bahwa kebijakan fiskal itu tidak hanya karena stunting turun. Contohnya di Ngawi, stuntingnya tidak turun, tetapi dia mendapatkan kebijakan fiskal karena indikator lain terpenuhi. Ini menjadi pemicu bahwa banyak program pendamping yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Sukamto menyinggung pentingnya aspek kelembagaan. “Yang tak kalah penting adalah kolaborasi kelembagaan dan tata kelola di lapangan. Ini juga perlu terus dibahas dan diperkuat,” kata dia. ben, jti
