Presiden Jokowi
JAKARTA (wartadigital.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah, parlemen dan penyelenggara Pemilu telah bersepakat bahwa Pemilu mendatang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Orang nomor stau di Indonesia itu menegaskan bahwa jadwal yang telah disepakati itu tidak akan berubah. “Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022,” kata Jokowi dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).
Pihaknya menambahkan, pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Presiden dua periode itu juga telah mendengar kabar sumir tentang pemerintah yang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi menegaskan bahwa Pemilu tidak akan berubah jadwalnya. “Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga periode. Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah kita sepakati. Jadi, semua itu sudah jelas,” imbuhnya.
Pihaknya mengatakan, hal yang wajar jika suhu politik memanas jelang kontestasi Pilpres 2024. Jokowi meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum yang menunggangi isu penundaan masa jabatan presiden.
“Menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” tutupnya.
Tantang Pernyataan Resmi
Sebelumnya ratusan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi unjukrasa di kawasan Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (10/4/2022).
Salah satu orator dari perwakilan mahasiswa meminta para peserta aksi yang ikut melakukan unjukrasa agar melepaskan almamater masing-masing kampus. Hal itu untuk mengkritisi aparat keamanan yang kerap menyimpulkan peserta aksi yang tidak memakai almamater dicap sebagai provokator.
“Mari kawan-kawan kita lepaskan almamater kita, agar tidak ada perbedaan dan tidak ada yang dicap provokator,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya dihadapan aparat Kepolisan, Minggu (10/4/2022).
Dalam aksi tersebut, AMI menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu dan mendukung pemilu tahun 2024 mendatang.
Namun hingga 10 April, presiden belum memberikan pernyataan penolakan secara tegas. AMI menyebut akan terus melakukan penekanan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menyepakati pelaksanaan pemilu diselenggarakan pada 2024.
“Dalam pergerakan ini, anggota AMI kerap mendapatkan ancaman dan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti peretasan dan tindakan represi,” kata salah satu mahasiswa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.
AMI menyebutkan aksi puncaknya akan dilakukan pada 21 April, mendatang. Aksi unjukrasa damai itu juga mendapat pengawalan ketat dari anggota Samapta Polres Metro Jakarta Pusat. rmo, voi