SURABAYA (wartadigital.id) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi, telah menyiapkan sejumlah kebijakan setelah menerima kabar bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan dipangkas Rp730 miliar.
Eri menyatakan, pihaknya harus melahirkan dan mengembangkan berbagai inovasi untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Dia mengimbau agar dampak pemangkasan TKD dapat diminimalisir untuk sejumlah proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar karena itulah pemerintah kota ini harus melakukan inovasi. Seperti kami lakukan pembiayaan, itu sebenarnya adalah inovasi yang kami lakukan,” kata Eri Cahyadi, Rabu (8/10/2025).
Menurut Eri, salah satu inovasi yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya adalah lewat skema pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan lebih awal akan lebih efisien dibandingkan jika dilakukan bertahap hingga 2029. “Ketika ada pekerjaan yang sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026. Setelah itu kita cicil dan bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029. Ini selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” kata Eri.
Eri juga menyebut, pembangunan infrastruktur di sejumlah titik kota akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dia mencontohkan dampak positif dari pembangunan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip. “Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversifikasi Gunung Sari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka, tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp 500 miliar untuk perubahan NJOP,” ucap Eri.
Eri juga membeberkan bahwa Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan strategi lain untuk menutupi kekurangan dana TKD yang akan dipotong tahun depan, yakni dengan menyewakan sejumlah aset daerah. “Aset kita akan dibagi, ada yang digunakan untuk padat karya, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus ada yang kita sewakan. Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini bukan hal yang kecil,” ucap Eri.
Eri juga menyinggung soal penerimaan dari opsen pajak yang dinilainya belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah meski persentasenya naik. “Seperti juga opsen [pajak] kan juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66%, sejatinya tidak jauh dari 30%. Kalau dihitung cuma 35% karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66%, dapatnya seperti tahun lalu, hanya naik Rp 200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” tutur dia.
Selanjutnya, Eri menegaskan bahwa pemangkasan TKD dari pemerintah pusat tersebut tidak akan berdampak kepada sejumlah sektor bantuan sosial ekonomi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya pendidikan. “Meskipun kita ada potongan, anggaran untuk pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, khusus untuk keluarga yang memang kita utamakan untuk keluarga miskin dan pra-miskin, satu rumah, satu anaknya saya ambil, saya kuliahkan sampai lulus. Yang SMA, maka kita ambil satu, maka kita berikan bantuan Rp3,5 juta setahun,” ujar Eri. bis
