Irjen Pol Argo Yuwono
JAKARTA (wartadigital.id) – Muncul seruan aksi nasional di Istana Negara Jakarta pada 24 Juli 2021. Seruan aksi lewat media sosial dan viral ini mengajak seluruh masyarakat longmarch dari Glodok ke Istana Negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tidak terhasut dengan ajakan aksi 24 Juli 2021. Polisi menyebut ajakan itu berpotensi menimbulkan kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.
“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Argo saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).
Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.
Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. “Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” ucap Argo.
Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain. Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan atau pun kelompok.
Dalam poster yang beredar, mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Aksi disebut akan dilakukan di Istana Negara.
Sementara itu pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengatakan, seruan itu tentu datang dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan Covid-19.
“Mereka tampaknya kecewa atas pelaksanaan PPKM yang membuat kehidupannya semakin susah,” ujar Jamiluddin Ritonga, Jumat (23/7/2021).
Hasil survei terbaru juga menunjukkan semakin banyaknya anak bangsa yang tidak puas atas kinerja pemerintah. Sebagian masyarakat menilai hidup makin susah dan semakin banyaknya pengangguran.
Hal itu terlihat dari turunnya pendapatan per kapita pada 2020 yaitu 3.870 dolar AS. Padahal pada 2019, pendapatan per kapita sebesar 4.050 dolar AS.
Indonesia juga turun kelas ke negara berpendapatan menengah ke bawah, lower middle income country. Padahal tahun lalu masih masuk ke dalam kategori negara upper middle income.
“Itu menunjukkan daya beli masyarakat semakin rendah. Ini tentu menggambarkan semakin sulitnya kehidupan masyarakat,” terang Jamiluddin Ritonga.
Selain itu, sebagian masyarakat juga merasakan adanya penurunan kebebasan berekspresi. Hal itu juga terlihat dari merosotnya indeks demokrasi di Indonesia.
“Tampaknya hal itu membuat sebagaian anak bangsa kecewa. Hal ini pula yang tampaknya mendorong mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Jamiluddin Ritonga.
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu menjelaskan dalam negara demokrasi tentu penyampaian aspirasi dijamin oleh konstitusi. Karena itu hak, maka tidak boleh ada yang menghalanginya.
Namun menurut hemat dia, mengingat saat ini kasus Covid-19 masih sangat tinggi, dikhawatirkan aksi semacam itu menimbulkan kerumunan. Dan situasi seperti ini akan memberi peluang penularan corona semakin tidak terkendali.
Tentu tidak ada anak bangsa yang menginginkan pandemi Covid-19 terus tidak terkendali di Indonesia. Semua anak bangsa ingin pandemi ini cepat berlalu.
“Karena itu, perlu dipikirkan ulang apakah momen aksi semacam itu pas dilaksanakan di saat penularan corona yang masih sangat tinggi? Kiranya ini menjadi pertimbangan bagi inisiator aksi untuk mengurungkan niatnya melaksanakan aksi tersebut,” ucap Jamiluddin Ritonga. set, rmo