Para demonstran menggunakan ketapel dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon Myanmar, Minggu kemarin.
YANGON (.id) – Negara-negara dunia dan organisasi Internasional semakin keras menyuarakan kecaman dan desakan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Itu setelah lebih dari 180 orang telah tewas oleh pasukan keamanan dalam beberapa pekan demonstrasi memprotes kudeta militer di Myanmar.
“Korban meningkat secara drastis,” kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) dalam pernyataan Selasa (16/3/2021) sebagaimana dilansir TRT World.
Kelompok itu menambahkan bahwa lebih dari 180 orang telah tewas sejak kudeta 1 Februari. Setidaknya 20 orang tewas pada Senin (15/3/2021), dan 74 orang tewas pada Minggu (14/3/2021), hari paling berdarah sejauh ini.
Sementara sebagian besar kematian Senin adalah demonstran anti kudeta, beberapa warga sipil yang “bahkan tidak berpartisipasi dalam protes” juga dilaporkan tewas, jelas AAPP.
PBB mengutuk kekerasan terbaru itu dan mengatakan setidaknya 138 orang telah tewas sejak 1 Februari. “Ini termasuk 38 orang yang tewas kemarin (Minggu), mayoritas di daerah Hlaing Thayer di Yangon, sementara 18 orang tewas pada Sabtu (13/3/2021),” kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan yang meminta komentar dan kantor berita Reuters mengatakan tidak dapat secara independen mengonfirmasi semua korban.
Sejauh ini para jenderal Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda mengindahkan seruan untuk menahan diri dan pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi kekerasan yang meningkat.
Belum Perlu Evakuasi
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menginformasikan bahwa WNI yang saat ini berada di Myanmar berada dalam kondisi yang relatif aman. Meski begitu, pemerintah Indonesia menilai belum perlu melakukan evakuasi WNI dari Myanmar.
Myanmar tengah dilanda kekacauan menyusul terjadinya kudeta militer terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada awal bulan lalu. Junta militer mengambil tindakan keras terhadap demonstran selama protes anti kudeta, yang telah berlangsung selama beberapa pekan, menyebabkan setidaknya 70 orang telah terbunuh.
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa sejauh ini kondisi WNI di Myanmar relatif aman. Hal itu disampaikan usai pertemuan virtual dengan pihak KBRI Yangon dan WNI di Myanmar pada Senin (15/3/2021).
“Kondisi WNI saat ini relatif aman. Ada beberapa aksi demo maupun penetapan martial law (darurat militer) di lokasi tempat tinggal mereka, namun tidak ada serangan lansung yang ditujukan kepada para WNI,” kata Judha dalam keterangannya kepada media.
Judha menjelaskan bahwa mempertimbangkan situasi terbaru, evakuasi WNI dari Myanmar dirasa belum diperlukan, meski begitu Kemlu RI mengimbau WNI yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk segera pulang ke Tanah Air. “Mempertimbangkan situasi terakhir, dipandang belum mendesak dilakukan evakuasi. Meskipun demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia melalui relief flight (penerbangan evakuasi) yang masih tersedia yaitu SQ dan Myanmar Airlines,” tambah Judha.
Saat ini tercatat sekitar 50 WNI telah pulang menggunakan relief flight tersebut. Kemlu RI dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Myanmar. riz, okz, trt
