Petugas BPBD Kabupaten Madiun memantau kondisi titik panas yang dapat memicu karhutla di kawasan daerah setempat melalui alat deteksi yang berada di Command Center BPBD setempat, Senin (4/8/2025).
MADIUN (wartadigital.id) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun melakukan pemetaan dan mitigasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat seiring masuknya puncak musim kemarau tahun 2025 yang dimulai pada Agustus.
“Kami mulai menurunkan tim ke lapangan. Fokusnya adalah pemantauan ke desa-desa yang berisiko kekurangan air bersih dan daerah dengan potensi karhutla,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis kepada wartawan di Madiun, Senin (4/8/2025).
Memasuki puncak musim kemarau yang diprakirakan BMKG berlangsung pada Agustus-November tahun ini, BPBD Kabupaten Madiun juga memetakan daerah rawan kekeringan dan karhutla.
Berdasarkan evaluasi musim kemarau tahun sebelumnya, kata dia, Desa Sirapan dan Desa Bodag menjadi wilayah prioritas pemantauan. Kedua desa tersebut mengandalkan pasokan sumber air tanah dan air dari sungai yang kini mulai dipantau debit airnya secara berkala. “Hingga saat ini belum ada laporan penurunan debit air sungai yang signifikan. Tapi pemantauan terus kami lakukan, terutama dari agen-agen wilayah,” kata Boby.
Untuk mencegah karhutla, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak Perhutani dan melakukan sosialisasi tentang larangan membakar lahan, baik untuk pertanian maupun aktivitas lainnya di kawasan hutan.
Selain sosialisasi, kata dia, pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang memungkinkan deteksi titik api secara real-time di Pusat Komando BPBD.
Boby menyebutkan pihaknya telah menyiagakan petugas 24 jam dalam tiga giliran tugas yakni pagi, sore, dan malam, guna memastikan respon cepat apabila terjadi kebakaran. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kekeringan, BPBD Kabupaten Madiun juga mendapat dukungan dari BPBD Jatim berupa 30 tandon air.
Bantuan tersebut akan disalurkan ke desa-desa yang dinyatakan membutuhkan air setelah melalui survei kebutuhan ataupun berdasarkan laporan warga ke petugas perangkat desa yang diteruskan ke BPBD. wir
