SURABAYA (wartadigital.id) – Hingga April 2026, kinerja industri perbankan di Jawa Timur masih stabil dan menunjukkan tren positif. Total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp628,02 triliun, tumbuh 2,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan itu didukung oleh meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp840,77 triliun atau tumbuh 5,78 persen yoy.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Horas VM Tarihoran, mengatakan, kondisi industri perbankan di Jawa Timur masih terjaga dengan baik, tercermin dari kuatnya permodalan dan kualitas aset yang relatif terkendali.
“Kinerja industri perbankan Jawa Timur tetap stabil dan tumbuh positif. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang berkantor pusat di Jawa Timur mencapai 32,92 persen, sementara rasio kredit bermasalah atau NPL gross masih terjaga pada level 3,72 persen,” ujar Horas dalam kegiatan Media Briefing Triwulan II 2026 di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp314,67 triliun atau setara 50,11 persen dari total kredit yang disalurkan. Selanjutnya kredit konsumsi tercatat sebesar Rp198,90 triliun atau 31,67 persen, sedangkan kredit investasi mencapai Rp114,45 triliun atau 18,22 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor rumah tangga menjadi penyerap kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp191,80 triliun, disusul sektor perdagangan besar dan eceran yang masih menjadi salah satu motor penggerak aktivitas ekonomi daerah.
Meski secara umum industri perbankan berada dalam kondisi sehat, OJK memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga April 2026, outstanding kredit UMKM tercatat mencapai Rp230,93 triliun atau sekitar 36,77 persen dari total kredit perbankan di Jawa Timur.
Namun demikian, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada segmen UMKM tercatat berada pada level 5,45 persen, melampaui ambang batas yang dinilai ideal bagi kesehatan kredit.
Menurut Horas, kondisi itu menjadi tantangan yang perlu direspons secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik perbankan, pemerintah, maupun pelaku usaha itu sendiri.
“Hal ini menjadi perhatian bersama. Diperlukan penguatan kurasi usaha, peningkatan literasi dan edukasi keuangan, serta pengembangan ekosistem UMKM yang lebih kuat agar pelaku usaha dapat mengakses dan memanfaatkan pembiayaan perbankan secara produktif dan berkelanjutan,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur justru menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Hingga April 2026, outstanding KUR tercatat mencapai Rp67,76 triliun dengan tingkat NPL yang tetap terjaga pada level 2,12 persen.
Capaian itu menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan penyaluran KUR terbesar di Indonesia, bahkan berada di peringkat kedua nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang didukung pemerintah masih menjadi instrumen efektif dalam mendorong akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan risiko yang relatif terkendali.
Selain sektor perbankan, perkembangan pasar modal di Jawa Timur juga menunjukkan tren yang semakin positif. Minat masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat, tercermin dari pertumbuhan jumlah investor yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data per April 2026, Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dalam jumlah Single Investor Identification (SID). Pertumbuhan jumlah investor, khususnya investor reksa dana baik ritel maupun institusi, tercatat mencapai 60,47 persen secara tahunan, menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam instrumen investasi pasar modal.
OJK menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan sektor jasa keuangan di Jawa Timur. Ke depan, sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan permodalan perbankan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi, sektor jasa keuangan Jawa Timur diyakini tetap memiliki ruang yang luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. edt, *
