JAKARTA (wartadigital.id) – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara merupakan kegiatan ilegal. KLB yang mengungkuhkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah tindakan yang melanggar konstitusi.
“Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dalam pernyataan resmi, Jumat (5/3/2021).
Dia mengatakan jika kegiatan KLB di Deli Serdang itu tidak memiliki dasar hukum yang sah sesuai AD/RT Partai Demokrat. Polri juga memastikan tak mengeluarkan izin penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan itu berlangsung di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 – 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
Ramai-ramai Tolak Hasil KLB
Sementara itu sejumlah kader Partai Demokrat di Indonesia menolak keras hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sumatera Utara.
“Ini kita sedang Rakorda (rapat koordinasi daerah) di Semarang. Jadi tidak ada satupun Ketua DPC dari provinsi di Jawa Tengah yang berangkat ke KLB. Padahal kita kan pemegang suara sah,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Solo Supriyanto, Jumat (5/3/2021).
Rakorda Partai Demokrat Jateng sendiri diadakan sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap hasil KLB tersebut. Para kader menyebut KLB yang diadakan dengan hasil Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut tersebut abal-abal.
Pengurus dan jajaran kader Partai Demokrat se-Jawa Timur juga tegas menolak kongres KLB di Deli Serdang Sumatera Utara. Sikap itu disampaikan langsung oleh seluruh DPC se-Jatim dalam acara Apel Siaga Virtual, Kamis (4/3/2021) malam.
“Dalam apel siaga tersebut Plt Ketua DPD dan seluruh Ketua dan Sekretaris DPC PD se-Jatim, mereka secara lisan menyampaikan tekadnya tetap loyal kepeda kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP dan dengan tegas menolak pelaksanaan KLB,” kata Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD partai Demokrat Jatim Fatkhul Hadi, Jumat ( 5/3/2021).
PD Partai Demokrat Sumatra Selatan memastikan menolak KLB di Deli Sumatera Utara yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat Sumsel juga memastikan akan langsung memecat kadernya jika terbukit hadir dalam KLB tersebut.
“Kami (Demokrat Sumsel) tidak memberikan mandat KLB di Medan. Jika ada kader yang hadir, akan langsung kita pecat,” kata Ketua DPD Demokrat Sumsel Ishak Mekki, Jumat (5/3/2021).
Ishak mengatakan Demokrat Sumsel hari ini langsung menggelar apel siaga menindaklanjuti KLB tersebut. Apel ini diikuti langsung oleh 14 DPC di Kabupaten dan Kota di Sumsel.
Adapun 14 DPC yang bakal hadir di antaranya dari Palembang, Banyuasin, Prabumulih, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir (OKI), Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim dan Ogan Ilir.
Sementara Sekretaris DPC Partai Demokrat Palembang, Anton Nurdin, mengatakan pihaknya menyebut adanya pengurus salah satu Pimpinan Anak Cabang (PAC) Palembang yang hadir dalam KLB di Medan. Mereka yang hadir sudah langsung dipecat. “PAC yang hadir di KLB kita langsung pecat. Saat ini kami masih terus memantau perkembangan di KLB disana,” katanya.
Sementara itu DPC Demokrat Kota Tangerang Selatan menegaskan kader dan organisasi partainya solid terhadap keputusan kongres ke lima Partai Demokrat 2020. Kader yang membelot dan tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan dalam kongres 2020 akan ditindak tegas.
“Jadi saya akan tindak dan laporkan resmi kalau ada kader saya di Tangsel atau petinggi DPC yang ikut-ikutan ke acara KLB Medan yang ilegal itu. Kalau di Tangsel ada gerakan, saya secara pribadi dan instruksi akan bubarkan dan tegur keras siapapun kader tersebut,” kata Direktur Eksekutif DPC Demokrat Tangsel Julham Firdaus, Jumat (5/3/2021).
DPC Demokrat Tangsel berharap Kementerian Hukum dan HAM bertindak untuk menyelesaikan kekisruhan dengan adanya pelaksanaan KLB Deli Serdang. Menurut Julham kegiatan KLB tersebut sangat merusak tatanan berpolitik dan bernegara. set, eni, med
