Oleh : HERY PURNOBASUKI
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Kabar duka yang datang dari punggung Pegunungan Himalaya baru-baru ini benar-benar menyentak nurani dunia internasional. Ratusan nyawa melayang dan lebih dari seribu orang dinyatakan hilang di wilayah Nepal serta Tibet setelah gelombang air bah bercampur lumpur, batu, dan pecahan es menerjang pemukiman dengan kecepatan luar biasa. Kejadian ini bukan sekadar luapan sungai biasa yang saban tahun membasahi tapak perbukitan, melainkan bencana ekologis yang memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem kita saat dipaksa menanggung beban pemanasan global.
Banyak ilmuwan menyebut peristiwa ini dipicu oleh pecahnya gletser raksasa dan runtuhnya tumpukan material es di ketinggian, fenomena yang sering disebut longsoran es atau luapan danau glasial . Air dalam volume jutaan kubik yang tadinya terkunci dalam keabadian es mendadak lepas, menghantam lembah-lembah di bawahnya tanpa ampun . Menatap tragedi memilukan tersebut, sebagian dari kita di Indonesia mungkin merasa itu adalah petaka yang letaknya ribuan kilometer jauhnya dan menganggapnya mustahil terjadi di wilayah tropis yang hijau ini. Namun, berpikir bahwa kita aman dari ancaman serupa adalah ilusi berbahaya yang justru bisa menjerumuskan Nusantara ke dalam kelengahan kolektif.
Wajah Bencana yang Berbeda dengan Jiwa Serupa
Secara geografis, Indonesia memang tidak dikelilingi ribuan gletser abadi seperti atap dunia di Asia Tengah, kecuali secuil lapisan es di Puncak Jaya yang kini pun tinggal menunggu waktu untuk lenyap seluruhnya. Kendati demikian, mekanisme fisik dan dampak destruktif dari apa yang terjadi di Nepal sejatinya sangat identik dengan pola banjir bandang yang kerap memorak-porandakan lereng-lereng perbukitan di berbagai pelosok Tanah Air. Saat Himalaya bergulat dengan runtuhnya dinding es, bentang alam Indonesia menghadapi ancaman bendung alami yang terbentuk dari longsoran tebing di hulu sungai purba.
Ketika curah hujan ekstrem mengguyur pegunungan tropis, tanah vulkanik yang labil seringkali luruh dan menutup aliran sungai di pedalaman hulu tanpa terpantau oleh warga di hilir. Air tertahan selama berjam-jam bahkan berhari-hari, mengumpulkan energi hidrolik raksasa di balik sumbatan tanah dan pepohonan tumbang. Ketika bendungan darurat itu akhirnya jebol oleh tekanan massa air, terjadilah flash flood atau banjir bandang dahsyat yang menyapu jembatan, rumah, sawah, dan nyawa manusia dalam hitungan menit. Pola maut inilah yang sesungguhnya menghubungkan nestapa di Himalaya dengan rentetan bencana hidrometeorologi basah yang acap kali menimpa tanah air kita dari Sumatera hingga Nusa Tenggara.
Perubahan iklim global bertindak sebagai pengeras suara yang melipatgandakan intensitas cuaca ekstrem di seantero bumi. Atmosfer yang kian hangat menyimpan kelembapan jauh lebih masif, menciptakan awan-awan konvektif tebal yang mampu menjatuhkan curah hujan bernilai ratusan milimeter dalam rentang waktu sangat singkat. Fenomena hujan ekstrem ini tak ubahnya palu godam yang menghantam daya dukung lingkungan kita yang terus tergerus. Alam sejatinya sedang menagih ruang alirannya kembali, mengingatkan kita bahwa ada batas daya tampung yang tak boleh terus-menerus kita langgar demi dalih pembangunan ekonomi sesaat.
Cermin Kerusakan Hulu dan Hilangnya Penyangga Alami
Bencana banjir bandang yang mematikan di kawasan pegunungan Himalaya semestinya menjadi cermin jernih untuk mengevaluasi bagaimana kita memperlakukan bentang alam Nusantara. Lereng-lereng pegunungan di Indonesia kini tak lagi sama seperti beberapa dekade silam karena tutupan kanopi hutan primer semakin menipis berganti ladang monokultur, kawasan permukiman lereng, dan vila peristirahatan. Hutan yang semestinya berfungsi bagaikan spons raksasa penyerap air hujan kehilangan akarnya, menyebabkan kohesi tanah melemah dan limpasan permukaan melesat tanpa ada penghalang alami.
Kondisi kritis di area hulu diperparah dengan carut-marutnya tata ruang di kawasan hilir di mana bantaran sungai padat oleh permukiman dan alur alami aliran air disempitkan demi pembangunan fisik. Ketika air bah meluncur dari dataran tinggi, ia tak lagi menemukan dataran banjir alami untuk meluap dengan tenang, melainkan langsung menghantam kawasan permukiman padat penduduk. Fenomena sedimentasi yang masif di dasar sungai akibat erosi tebing hulu kian memangkas kapasitas tampung badan air, membuat volume luapan air melompat jauh lebih tinggi dan destruktif.
Kita sering kali terjebak dalam siklus respons yang reaktif di mana perhatian baru tertuju ketika tanggap darurat tiba, logistik bantuan disalurkan, dan posko pengungsian didirikan. Namun, begitu air surut dan lumpur dibersihkan, narasi keselamatan publik kembali meredup hingga bencana serupa terulang kembali di musim penghujan berikutnya. Tragedi Nepal-Tibet harus memecah lingkaran setan tersebut dengan menyadarkan kita bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tindakan penyelamatan darurat, melainkan harus bertumpu pada transformasi mendasar dalam memelihara keseimbangan ekologis bumi pertiwi.
Merajut Pertahanan Kolektif Bumi Pertiwi
Menghadapi eskalasi krisis iklim yang kian nyata, Indonesia dituntut untuk menggeser paradigma dari sekadar penanganan pascabencana menuju mitigasi proaktif dan adaptasi lingkungan yang solid. Langkah paling mendesak yang perlu diperkuat adalah pembangunan sistem peringatan dini terpadu yang menjangkau ceruk-ceruk terpencil di hulu sungai. Teknologi sensor ketinggian air, radar cuaca resolusi tinggi, dan stasiun pemantau getaran tanah harus terhubung langsung dengan sistem alarm di desa-desa hilir, memberikan rentang waktu evakuasi yang berharga bagi warga sebelum gelombang air menerjang.
Peringatan dini berbasis teknologi tidak akan berarti apa-apa tanpa diimbangi oleh kesiapsiagaan masyarakat di tingkat akar rumput. Masyarakat lokal yang tinggal di daerah rawan bencana harus dilibatkan sebagai aktor utama dalam mitigasi melalui pelatihan pemahaman tanda-tanda alam, seperti perubahan mendadak pada kejernihan dan debit air sungai atau suara gemuruh dari hulu pegunungan. Ketika kearifan lokal dalam membaca dinamika bentang alam dipadukan dengan simulasi evakuasi mandiri yang rutin, ketahanan komunitas akan terbangun secara mandiri dan tangguh.
Aspek mitigasi struktural dan non-struktural harus berjalan beriringan tanpa saling meniadakan demi menjaga ruang hidup kita. Penegakan hukum atas tata ruang kawasan lindung harus diterapkan tanpa kompromi untuk menghentikan alih fungsi lahan di punggung-punggung perbukitan curam. Upaya reboisasi menggunakan vegetasi berakar kuat seperti bambu dan tanaman endemik lokal perlu digalakkan secara masif untuk mengikat agregat tanah lereng, meminimalkan erosi permukaan, dan memperbesar infiltrasi air hujan ke dalam lapisan akuifer tanah.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, dan generasi muda memegang peranan krusial untuk melahirkan kebijakan adaptasi iklim yang berbasis bukti sains. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat menyumbangkan peta bahaya mikrozona yang presisi, sementara pengambil kebijakan memanfaatkan data tersebut untuk menyusun regulasi perizinan ruang yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi. Komunikasi publik mengenai risiko bencana juga perlu dikemas secara segar, edukatif, dan kontekstual agar kesadaran mencintai alam tumbuh menjadi budaya hidup sehari-hari di tengah masyarakat modern.
Duka mendalam yang menyelimuti lembah-lembah Himalaya adalah pesan tak terucap dari bumi bahwa planet ini sedang mengalami ketidakseimbangan yang menuntut kepedulian seluruh umat manusia. Bagi Indonesia, tragedi kemanusiaan tersebut merupakan momentum refleksi untuk berbenah dan merawat setiap jengkal ruang hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak bisa menghentikan hujan yang turun dari langit, tetapi kita memiliki kendali penuh untuk menjaga hutan, menata ruang tinggal, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bumi pertiwi tetap menjadi tempat berlindung yang aman bagi generasi mendatang. *
