KEDIRI (wartadigital.id) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan kunjungan ke proyek Bandara Kediri yang diinvestasikan oleh PT Gudang Garam Indonesia Tbk (GGRM).
Menteri Kemenko Marves Luhut B Pandjaitan berharap proyek pembangunan bandara tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga selesai tepat waktu pada pertengahan 2023. Keberadaan bandara tentunya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan bandara adalah proyek prioritas pemerintah.
Berdasarkan penjelasan dari Gudang Garam sebagai investor, bandara ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya. Proses pembangunan di bandara saat ini sudah memasuki tahap penyiapan lahan. “Saya lihat pembangunan Bandara Kediri sudah mengalami banyak kemajuan. Bupati Kediri sudah melaporkan progres pembangunan, jalan sudah dibuat, sebagian lahan juga telah dibuka,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (26/4/2021).
Bandara Kediri memiliki luas 317 Ha, dan melintasi beberapa desa di sekitarnya. Bandara ini akan menjadi harapan besar bagi wilayah Kediri dan sekitarnya sebagai gerbang alternatif untuk masuk ke Jawa Timur. Mobilitas warga di desa sekitar bandara juga diharapkan meningkat.
“Bandara ini direncanakan menjadi bandara internasional, sehingga pusat untuk haji dan umrah dapat dibagi ke dua bandara, tidak hanya bandara di Surabaya,” jelas Luhut terkait rencana ke depan. Ia juga menambahkan bandara ini juga menjadi cara untuk meningkatkan komunikasi bagi wilayah selatan di Jawa Timur.
PT Gudang Garam Tbk diketahui telah menambah penyertaan modal di anak usahanya PT Surya Dhoho Investama (SDHI) senilai Rp 1 triliun. Penambahan modal ini dilakukan untuk mendukung kelanjutan proses pembangunan Bandar Udara Terpadu di Kediri yang dibangun oleh perseroan melalui SDHI.
Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDI) Maksin Arisandi menjelaskan pengerjaan tanah untuk pembangunan Bandara Dhoho di Kabupaten Kediri kini mencapai 51 persen dan direncanakan awal 2023 sudah mulai beroperasi untuk penerbangan komersial. “Untuk pengerjaan tanah 51 persen, sesuai dengan target, sudah tercapai. Seharusnya dengan target itu di awal 2023 terpenuhi,” kata Maksin Arisandi.
Ia menambahkan dalam pengerjaan proyek tersebut, perusahaan juga melibatkan langsung warga sekitar. Ada lebih dari 50 persen warga di daerah yang terdampak langsung proyek pembangunan bandara dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.
Ada 4 desa yang terlibat dalam pembangunan bandara tersebut yakni Desa Jatirejo di Kecamatan Banyakan, Grogol di Kecamatan Grogol, Bulusari dan Tarokan di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
Maksin mengemukakan pengerjaan proyek tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Setelah proyek selesai, dengan mengedepankan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, mereka juga akan dilibatkan. Bagi yang tidak memenuhi kualifikasi pun juga akan dilibatkan.
“Kalau warga sekitar yang tidak memenuhi kualifikasi pasti akan dilibatkan. Kenapa harus mengambil yang jauh, jika ada yang dekat,” kata dia.
Sementara Bupati Kediri Haninditho Himawan Pramana mengapresiasi progres dari pembangunan bandar udara tersebut. Kendati masih ada lahan yang belum terbebaskan, dia optimistis pembangunan bisa selesai sesuai dengan rencana awal. Apalagi dari informasi yang diterimanya, awal 2023 diharapkan sudah beroperasi. “Ada beberapa lahan yang masih kurang, itu 0,4 persen dari total keseluruhan bandara. Artinya, saya rasa PT Gudang Garam, dalam hal ini sudah mengomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkena pembebasan,” kata Bupati Kediri.
Groundbreaking pembangunan bandara di Kabupaten Kediri telah dilakukan pada 15 April 2020. Peletakan batu pertama pembangunan Bandara Dhoho itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual karena pandemi Covid-19.
Bandara Kediri yang berada di Kabupaten Kediri bagian barat itu menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan 100 persen dana investasi swasta oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). set, tok, bis, tpo