SURABAYA (wartadigital.id) – Penerimaan negara dari pajak (DJP) di Jatim tetap solid. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp 71,19 triliun atau 58,19% dari target APBN. Secara tahunan, penerimaan pajak bruto tumbuh 11,51% (yoy), sedangkan penerimaan pajak neto tumbuh 19,84% (yoy).
“Kinerja tersebut mencerminkan resiliensi ekonomi regional dan menopang capaian target penerimaan APBN,” kata Kepala Kanwil DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jawa Timur Saiful Islam dalam kegiatan Media Briefing Triwulan III Tahun 2026 di GKN Surabaya I, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, Rabu (16/9/2026) yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kegiatan dilaksanakan dengan tema “Memperkuat Resiliensi dan Stabilitas melalui Sinergi Kebijakan dan Intermediasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kepercayaan Masyarakat Jawa Timur”, menjadi sarana penyampaian perkembangan terkini perekonomian, sektor jasa keuangan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter di Jawa Timur kepada insan media dan masyarakat.
Dijelaskan Saiful, pertumbuhan penerimaan pajak antara lain ditopang oleh PPh Badan sebesar Rp 12,09 triliun yang tumbuh 13,47%, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 sebesar Rp 8,75 triliun yang tumbuh 30,43%, PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 sebesar Rp 4,97 triliun yang tumbuh 22,34%, serta PPN dan PPnBM sebesar Rp 48,60 triliun yang tumbuh 17,83%.
Sementara penerimaan negara dari Bea Cukai (DJBC) sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp 90,25 triliun, tumbuh 1,75% (yoy) atau mencapai 59,70% dari target APBN, yang terdiri dari cukai sebesar Rp 85,51 triliun, mencapai 59,07% dari target APBN dan tumbuh 1,29% (yoy). Pertumbuhan terutama dipengaruhi meningkatnya produksi jenis SKM dan SPM, meskipun produksi golongan I mengalami penurunan. Bea Masuk sebesar Rp 4,27 triliun, mencapai 70,71% dari target APBN dan tumbuh 9,98% (yoy), dipengaruhi pertumbuhan nilai dan volume impor serta kenaikan rata-rata kurs pajak USD terhadap IDR. Bea Keluar sebesar Rp 466 miliar, mencapai 124,09% dari target APBN dan tumbuh 19,33% (yoy), dipengaruhi kenaikan rata-rata harga referensi CPO dan pergeseran komposisi ekspor ke produk turunan CPO. Di sisi pengawasan, sampai dengan Agustus 2026 telah dilakukan 2.315 penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 2,04 triliun.
Sedangkan realisasi penerimaan dari PNBP sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp 6,09 triliun atau 97,51% dari target, tumbuh 13,41% (yoy). Kinerja PNBP terutama ditopang oleh PNBP Lainnya yang mencapai Rp 3,14 triliun atau 122,29% dari target, tumbuh 13,41% (yoy). Sementara itu, PNBP BLU mencapai Rp 2,95 triliun atau 80,21% dari target, mengalami kontraksi 0,99% (yoy). “PNBP BLU di Jawa Timur antara lain bersumber dari pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pendidikan sebesar Rp 1,48 triliun dan sektor rumah sakit sebesar Rp 1,19 triliun,” kata Saiful.
Dari pengelolaan aset, realisasi sampai dengan 31 Agustus 2026 yang dilaksanakan DJKN antara lain: realisasi pokok lelang mencapai Rp 2,61 triliun atau 51,82% dari target Rp 5,04 triliun, realisasi PNBP Lelang mencapai Rp 68,11 miliar atau 49,49% dari target Rp137,63 miliar, realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara mencapai Rp 219,38 juta atau 59,79% dari target Rp 366,90 juta, realisasi PNBP Aset mencapai Rp 120,58 miliar atau 67,35% dari target Rp179,03 miliar.
Selain itu, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan telah memberikan dampak berupa pelunasan oleh debitur dengan total capaian Rp 1,25 triliun, sekaligus menjalankan fungsi publik dalam mendukung penegakan hukum. Pengurusan piutang negara sampai dengan 31 Agustus 2026 juga telah menurunkan saldo piutang negara sebesar Rp 18,17 miliar.
Belanja Negara
Saiful Islam menjelaskan realisasi Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp 36,03 triliun atau 65,59% dari pagu Rp 54,94 triliun, tumbuh signifikan 24,08% (yoy). Percepatan realisasi belanja didorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat eksekusi belanja pada awal tahun anggaran, termasuk dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan.
Percepatan tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan uang negara berputar optimal di sektor riil. Belanja K/L terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 21,24 triliun atau 73,24% dari pagu, antara lain didorong oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru sejalan dengan penguatan formasi ASN, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Belanja Barang sebesar Rp 8,28 triliun atau 54,43% dari pagu, antara lain digunakan untuk operasional BLU, operasional perkantoran, serta pemeliharaan peralatan, mesin, gedung dan bangunan. Belanja Modal sebesar Rp 6,51 triliun atau 60,71% dari pagu. Percepatan belanja modal terutama mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan dan irigasi, serta mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp 49,37 triliun atau 75,73% dari total pagu. Penyaluran yang tetap terjaga menunjukkan momentum penyaluran anggaran berjalan konsisten dan mencerminkan ketahanan serta kedisiplinan fiskal daerah. Pemanfaatan TKD Tahun Anggaran 2026 telah memberikan dampak langsung terhadap layanan pendidikan, antara lain 10.775.906 siswa menerima BOS, 2.233.041 siswa PAUD menerima BOP, 178.552 siswa mengikuti program kesetaraan dan 1.510.203 guru menerima tunjangan.
Dukungan APBN terhadap Daya Beli
Sebagai bagian dari fungsi APBN dalam menjaga daya beli masyarakat, realisasi subsidi sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp 10,39 triliun atau tumbuh 43,57% (yoy). Subsidi tersebut berperan sebagai shock absorber di tengah volatilitas harga serta mendukung ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau. Penyaluran subsidi listrik telah menjangkau sekitar 7,26 juta penerima, sedangkan subsidi pupuk menjangkau sekitar 2,30 juta petani dengan penajaman ketepatan sasaran.
Di sisi lain, dukungan APBN terhadap pembangunan sumber daya manusia juga terus diperkuat melalui belanja fungsi pendidikan dan kesehatan. Sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasi belanja fungsi pendidikan mencapai Rp 12,99 triliun, sedangkan realisasi fungsi kesehatan mencapai Rp 2,02 triliun. Realisasi fungsi pendidikan merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dukungan tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk melalui bantuan pendidikan, tunjangan pendidik, pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan, serta penguatan prasarana dan pelayanan kesehatan.
Selain mendukung kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia, APBN di Jawa Timur juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, percepatan program prioritas pemerintah, serta pembiayaan sektor produktif. Dalam mendukung ketahanan pangan, realisasi belanja APBN terkait ketahanan pangan tahun 2026 telah mencapai Rp 880,25 miliar, antara lain untuk peningkatan produksi tanaman pangan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta bendungan, replanting perkebunan rakyat, dan cetak sawah.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat telah terealisasi Rp 3,58 triliun atau 93,5% dari pagu Rp 3,83 triliun, dengan rata-rata progres fisik mencapai 99,63%. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperkuat dengan 4.338 SPPG aktif yang menjangkau 9,02 juta penerima manfaat, disertai penguatan standar, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan transparansi.
Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit program sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp 39,24 triliun kepada 863.171 debitur. Penyaluran kredit program terutama didominasi pada sektor perdagangan sebesar 36,83% dan pertanian sebesar 30,91%, yang secara keseluruhan mencapai sekitar 68% dari total penyaluran, sehingga turut mendukung aktivitas sektor produktif dan perekonomian Jawa Timur. nti
