SURABAYA (wartadigital.id) – Kejahatan di sektor keuangan terus berkembang. Bahkan saat ini kian marak kejahatan berkedok syariah. Karena itu seluruh elemen terkait perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan OJK Jawa Timur dalam talkshow Literasi Keuangan Syariah di kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 di Grand City Mall, Minggu (27/9/2026). Kegiatan FESyar berlangsung di Surabaya mulai 25–27 September 2026, mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.” Talkshow menghadirkan 4 pembicara dari OJK Jawa Timur, BSI RO VIII Surabaya, BMT NU Jawa Timur dan Persada Indonesia.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, Maulana Yusup mengatakan literasi dan inklusi keuangan sangat penting, dan tugas OJK memberikan perlindungan ke masyarakat di sektor jasa keuangan. Bentuk turunan dari melindungi itu salah satunya adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat terutama ke kalangan generasi muda dan UMKM.
Maulana menegaskan literasi dan inklusi keuangan itu erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Kalau masyarakat mendapatkan literasi dengan baik, mereka akan tahu dan paham risiko dan manfaat suatu produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka bisa memanfaatkan produk dengan baik, bisa mengelola keuangan dengan baik bahkan terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan di sektor keuangan yang saat ini terus berkembang.
“Kerugian kejahatan di industri keuangan bisa sampai triliunan rupiah tiap tahun, ini yang harus kita waspadai. Dan kejahatan itu bisa menggunakan kedok syariah. Karena itu masyarakat perlu diedukasi agar mengenal produk dan layanan keuangan syariah dengan baik, termasuk bisa mengenali berbagai bentuk kejahatan di sektor jasa keuangan. Seluruh elemen terkait, harus bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat,” kata Maulana.
Maulana juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan. Karena itu, digitalisasi menurutnya harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan mitigasi risiko.
“Dulu mungkin kejahatan itu membutuhkan waktu. Dengan adanya teknologi, cukup satu klik, kerugian yang kita alami bisa sampai ratusan juta dan hilangnya sangat cepat. Itu yang harus kita waspadai. Digitalisasi itu ibarat dua sisi mata pedang. Kalau tidak kita mitigasi dengan baik, bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar,” katanya.
Dalam konteks keuangan syariah, Maulana menyebut masih terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat inklusi masyarakat. Ia menilai pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu terus diperkuat, termasuk dengan menyederhanakan istilah-istilah yang digunakan.
Produk keuangan syariah, kata dia, memiliki beragam skema seperti bagi hasil dan jual beli. Namun penggunaan istilah yang belum familiar bagi sebagian masyarakat dapat menjadi salah satu tantangan dalam memperluas pemanfaatan layanan tersebut. “Perlu istilah-istilah yang disederhanakan agar masyarakat lebih mengenal dan lebih mudah memahami. Sehingga nanti terdorong untuk menggunakan layanan dari perbankan syariah,” ujarnya.
Regional CEO BSI RO VIII Surabaya Jajang Abdul Karim mengatakan inklusi keuangan syariah di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan positif yang didukung oleh potensi besar jumlah penduduk muslim dan ribuan pesantren di wilayah ini.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42%, sementara indeks inklusi keuangan syariah tercatat di angka 13,41%, menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan penggunaan produk keuangan syariah. “Artinya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep syariah meningkat, namun tak serta merta ada peningkatan terhadap penggunaan produk dan layanan syariah. Layanan konvensional masih menjadi pilihan, ini tantangannya,” kata Jajang.
Ada beragam faktor terkait masih lebarnya kesenjangan, di antaranya terbatasnya jaringan lembaga jasa keuangan syariah di berbagai daerah, promosi produk keuangan syariah belum optimal sehingga diperlukan penyebaran informasi yang lebih luas agar masyarakat terdorong beralih (switching) menggunakan layanan keuangan syariah.
Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, BSI kata Jajang terus memperkuat edukasi dan perluasan akses melalui ekosistem syariah seperti pesantren, masjid, dan sekolah. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. “Kami juga mendorong pembiayaan syariah bagi UMKM,”katanya.
Jajang optimistis masih ada ruang luas untuk meningkatkan akses layanan finansial syariah secara merata di Jatim. Apalagi Jawa Timur menjadi salah satu barometer ekonomi syariah nasional karena didukung oleh sekitar 97,33% penduduk beragama Islam serta lebih dari 7.300 pesantren.
Kepercayaan Masyarakat Penting
Direktur Utama BMT NU Jawa Timur H Masyudi Kanzillah mengatakan pihaknya juga memenuhi kebutuhan keuangan UMKM berbasis syariah. Dulu, lembaga mikro keuangan ini jalannya terseok-seok, kini BMT makin eksis seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Masyudi mengatakan BMT NU ini lahir untuk menyelamatkan UMKM dan praktik rentenir dan riba yang membuat usaha mereka sulit berkembang. Berdiri pada 1 Juli 2004, modal awal BMT NU hanya Rp 400 ribu dengan 2 orang pengelola dan 17 orang anggota. “Selama 3 tahun BMT NU berdiri, tanpa kantor dan tanpa biaya operasional. Saat ini, BMT NU memiliki aset Rp 1,56 triliun, 120 kantor dan 246.750 anggota. Pencapaian yang menurut kami sangat luar biasa,” katanya.
Masyudi pun membeberkan kiat mengapa BMT kian eksis dan makin diterima UMKM di pedesaan. Yang utama menjaga kepercayaan dalam kemurnian akad syariah. Nama produk yang familiar dan jenis produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa. “Bahkan kami juga memberikan layanan jemput dan antar,” katanya.
BMT NU juga menerapkan akad dan SOP dan fleksibel dan mudah karena masyarakat tidak mau urusan yang ruwet, berbelit-belit dan menguras waktu. “Kami juga melakukan pendekatan kultural dan kelembagaan. Sama dengan bank konvensional lainnya, kami juga melakukan digitalisasi keuangan syariah,” kata Masyudi.
Sementara CEO Persada Indonesia Syarif Hidayatullah mengatakan perusahaannya yang bergerak di biro travel umrah dan haji termasuk penguna keuangan syariah. Dia mengakui banyak bekerjasama dengan BSI.
Dia menilai saat ini semakin banyak orang paham akan keuangan syariah, namun belum banyak yang menggunakannya. “Kalau dianalogikan itu orang paham salat itu wajib, tapi tidak melaksanakan salat,” katanya.
Dengan kondisi ini, Syarif melihat ke depan perlu ada personal touch untuk lebih memberikan pemahaman ke masyarakat akan produk dan layanan keuangan syariah. Ekosistem halal juga perlu digaungkan ke masyarakat sehingga mereka lebih aware. nti
