Presiden Jokowi
JAKARTA (wartadigital.id) – Penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai masih akan berujung pada lip service. Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mempromosikan wacana itu justru mendapat amanah baru, yaitu sebagai Ketua Dewan Harian SDA Nasional.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai, Jokowi semakin terlihat lip service karena sebelumnya Jokowi sempat berkeluh kesah tentang penolakannya terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
“Pada saat itu pula ia menganggap usulan tersebut seperti menampar mukanya sendiri, namun di sisi yang lain justru memberikan kepercayaan kepada menteri yang mengusulkan perpanjangan jabatan presiden tersebut,” ujar Saiful, Minggu (17/4/2022).
Saiful pun curiga, omongan Presiden Jokowi terkait penolakan penundaan pemilu hanya lip service dan sebagai pemanis kepada mahasiswa agar tidak melakukan aksi pada kesempatan sebelumnya.
“Kebijakan Presiden dengan memberikan kepercayaan kepada Luhut menunjukkan begitu percayanya Presiden kepada Luhut, sehingga berbagai urusan diserahkan kepada yang bersangkutan,” pungkas Saiful.
Untuk diketahui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Penunjukan ini menjadi perhatian sejumlah tokoh politik. Salah satunya, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS.
Fernando menyoroti jabatan yang diemban oleh Luhut. Ia mengaku menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan SDA. Pasalnya, menurutnya masih banyak polemik yang dilakukan Luhut dan belum usai.
Fernando kemudian mempertanyakan keputusan Jokowi yang menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan SDA. “Luhut masih jadi perhatian masyarakat karena big data yang disampaikan demi mendukung penundaan pemilu,” kata Fernando, Sabtu (16/4/2022).
Menurutnya, Luhut sudah terlalu banyak mengemban jabatan publik. Hal tersebut dinilai mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi buruk. “Seolah tidak ada lagi orang yang memiliki kemampuan selain Luhut,” imbuhnya.
Kemudian, Fernando mengatakan banyaknya jabatan yang diemban Luhut membuktikan keserakahan. Sebab, orang lain tidak diberikan kesempatan atau peluang untuk menjabat
Fernando menambahkan, hal tersebut memperkuat anggapan masyarakat Presiden Jokowi di bawah kendali Luhut. “Sebaiknya Jokowi harus bisa melepaskan diri dari tekanan dan kendali Luhut,” tandasnya. rmo, set