Heru Budi Hartono
JAKARTA (wartadigital.id) -Terpilihnya Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dianggap kental nuansa politik ketimbang melihat kapasitas dan profesionalisme. Dia menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dipilihnya Heru oleh Tim Penilaian Akhir (TPA) karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi sehingga bisa menyisihkan dua kandidat lainnya yaitu Sekda DKI Jakarta Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
“Heru dinilai akan dipilih Jokowi karena mempunyai kedekatan dengannya, bukan semata pertimbangan profesionalisme,” kata Jamiluddin, Jumat (7/10/2022).
Jika pertimbangan profesionalisme, menurut Jamiluddin, Marulla dan Bahtiar akan lebih dipertimbangkan, sebab kedua sosok ini dinilai lebih mumpuni dan kredibel dalam memimpin Jakarta.
“Namun TPA tetap memilih Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, terpilihnya Heru terkesan lebih atas pertimbangan politis. Sebab, selain memang dekat dengan Jokowi, Heru juga dekat dengan partai politik tertentu,” sesal mantan Dekan Fikom IISIP ini.
Dengan begitu, kata dia, banyak pihak akan meragukan independensi Heru. Keraguan itu setidaknya pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. “Kalau masyarakat Jakarta sudah ragu, tentu mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru. Tentu hal itu tidak menguntungkan Jakarta yang pembangunannya selama dipimpin Anies begitu pesat,” ujar dia.
Tak hanya itu, Heru diketahui juga dekat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, Heru hampir dipilih Ahok untuk menjadi wakilnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu, melalui jalur independen.
Namun, karena Ahok kemudian memilih maju di Pilkada DKI melalui jalur partai politik, maka Heru pun batal menjadi Cawagub DKI. Ahok pun memilih Djarot Syaiful Hidayat sebagai wakilnya di Pilkada DKI 2017. rmo, set