SIDOARJO (wartadigital.id) – Provinsi Jawa Timur menargetkan penurunan angka stunting hingga di angka 18 persen pada 2022 dan akan di angka 14 persen pada 2024. Untuk mencapai ke angka tersebut pada 2024, dibutuhkan kerjasama semua stakeholder untuk mendorong tercapainya target nasional. Namun dari semua upaya yang terpenting dan harus bisa dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Timur masuk ke dalam sistem sehingga akan mampu mengubah perilaku akan kepedulian terhadap asupan nutrisi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr Erwin Astha Triyono dalam sambutannya pada acara Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB dalam Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Aston Hotel Sidoarjo, Selasa (18/10/2022).
“Bonus demografi akan menjadi beban kalau SDM-nya tidak unggul,” tegas Dr Erwan di depan peserta Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB yang diikuti seluruh OPK KB se-Jawa Timur.
Erwan menegaskan yang menjadi tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan sistem yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang akan lahir SDM-SDM Indonesia yang unggul.
“Stunting adalah masalah yang berkaitan dengan gagal tumbuh anak. Di mana pada lima tahun pertama merupakan masa emas anak untuk tumbuh kembang. Untuk itu, ada posyandu yang terus membantu orangtua dalam memantau tumbuh kembang anak,” paparnya.
Dengan adanya posyandu, sambung Dr Erwan, maka bila didapatkan masalah ada anak maka akan segera mendapatkan tindakan dan pemantauan sehingga tumbuh kembang anak diharapkan bisa sesuai dengan standard kesehatan WHO.
Dr Erwan menambahkan dengan masuknya masyarakat ke sistem yang ada, diharapkan ada perubahan perilaku masyarakat untuk terus memperhatikan asupan nutrisi untuk keluarga. Dimana, saat ini pemerintah melalui berbagai program sudah memberikan bantuan langsung tunai yang diharapkan bisa digunakan dengan sebaiknya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi.
“Namun kenyataannya banyak penerima bantuan langsung tunai disalahgunakan misal untuk beli rokok atau beli pulsa dan peruntukan di luar program pemerintah. Hal ini banyak terjadi,” tegasnya.
Masih menurut Dr Erwan, ke depan diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan asupan nutrisi dengan bahan lokal yang ada di sekitar mereka.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati mengungkapkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting bukan hanya karena faktor ekonomi saja tetapi juga faktor pola asuh bahkan budaya. Untuk menurunkan angka stunting perlu melibatkan semua pihak baik pemerintahan, swasta, perguruan tinggi serta insan media. “Agenda hari ini adalah rakor untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus stunting, ” ungkapnya.
Erna menambahkan sesuai Perpres 72, BKKBN ditunjukkan sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan angka stunting di Indonesia sehingga ada dana pendampingan yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan bersifat suporting yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus fisik dan non fisik.
“Masih ada beberapa bulan dan diharapkan penyerapan dana DAK di Jatim bisa optimal dan harapan kita untuk menurunkan angka stunting tercapai, ” imbuhnya.
Erna juga menambahkan BKKBN juga telah memiliki beberapa program terkait pemenuhan asupan nutrisi dengan memanfaatkan bahan lokal yaitu program Menu Sehat Dashyat dimana banyak ragam menu dapur sehat atasi stunting di Kampung Keluarga Berkualitas.
“Melalui Menu Sehat Dashat ini diharapkan akan banyak muncul menu-menu baru dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang kandungan asupan nutrisinya tinggi. Selain itu juga murah meriah dan terjangkau masyarakat,” papar Erna.
Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB ini dilakukan selama dua hari yaitu 18-19 Oktober 2022 dengan dilakukannya panel yang menghadirkan Inspektorat Wilayah 1 BKKBN Chinggih Widanarto dan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nyigit Wudi Amini dan pada hari kedua panel diisi oleh Sekretaris Utama BKKBN Drs Tavip Agus Rayanto dan Biro Perencanaan BKKBN. sis