
JAKARTA (wartadigital.id) -Temuan transaksi janggal sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus diungkap tuntas. Aparat penegak hukum harus membongkar dan mengusut temuan itu.
“Ini benar-benar mega skandal keuangan di republik ini. Harus diusut tuntas!” tegas Deputi Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A Harahap, Kamis (9/3/2023).
Terlebih, kata Yan, temuan Menko Polhukam, Mahfud MD, itu diinformasikan berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. “Dua direktorat ini belakangan jadi sorotan publik,” katanya.
Dia berharap temuan itu segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Rp 300 triliun itu bukan jumlah yang sedikit. “Harus diusut tuntas!” harapnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu.
Menurutnya, transaksi janggal itu beda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya, sebesar Rp 500 miliar yang belakangan jadi sorotan.
“Saya dapat laporan pagi tadi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu, sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).
Temuan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu, membuat anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno terkejut.
“Kami terkejut dan sangat tertarik mencermati perkembangannya,” tegas Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (9/3/2023).
Legislator Fraksi PDIP itu juga menambahkan, temuan Mahfud MD harus jadi momentum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, membenahi di lingkungan yang dipimpinnya.
“Mudah-mudahan ini jadi momentum baik untuk melakukan akselerasi, bersih-bersih birokrasi, yang selama ini jadi cita-cita kita sebagai negara dan bangsa,” katanya.
Dia mengingatkan soal amanah yang terkandung pada Tap MPR RI No VI/2001, bahwa setiap pejabat harus jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, serta memiliki keteladan. “Etika kehidupan berbangsa harus terus ditegakkan. Ini amanat Tap MPR No VI Tahun 2001,” tutup Hendrawan. rmo, ins